BLORA, Harianmuria.com – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Blora, Yuyus Waluyo, mendesak ada langkah nyata untuk mengatasi polemik di Pabrik Gula Gendhis Multi Manis (PG GMM) Blora yang saat ini dikelola Perum Bulog. Menurutnya konflik itu dinilai sudah tidak bisa dirampungkan dengan wacana.
Yuyus menilai masalah PG GMM bukan hanya teknis operasional di dalam pabrik. Ia menyebut sudah terjadi krisis kepercayaan publik, antara petani, karyawan, hingga masyarakat.
“Ini bukan lagi soal teknis semata. Ada ketidakpastian operasional dan arah kebijakan yang berdampak pada kepercayaan publik,” ujar Yuyus, Senin, 30 Maret 2026.
Rugikan Petani Tebu, APTRI Blora Protes Keputusan PT GMM Tutup Musim Giling
Selain itu, Yuyus mengamati penempatan kelembagaan sejak awal dinilai kurang tepat. Menurutnya, Perum Bulog tidak memiliki kompetensi utama, dalam mengelola industri gula secara menyeluruh.
“Bulog itu perannya stabilisasi dan logistik pangan, bukan operator industri gula yang kompleks,” tegasnya.
Pihaknya pun mendukung pengelolaan PG GMM dialihkan ke PT Perkebunan Nusantara (PTPN). Menurut Yuyus, opsi ini paling rasional dalam kondisi saat ini.
“PTPN sudah terbiasa. Mereka punya sistem dan pengalaman dari hulu sampai hilir,” jelasnya.
Selain itu, Yuyus menekankan pentingnya kepastian bagi petani tebu. Menurutnya, petani membutuhkan jaminan serapan hasil panen, harga yang layak, serta pola kemitraan yang jelas.
“Kalau sistemnya jelas, petani akan tenang. Sekarang justru penuh ketidakpastian,” ujarnya.
Ia juga menyoroti nasib karyawan yang terdampak kondisi tersebut. Menurutnya, ketidakjelasan operasional bisa berujung pada pemutusan hubungan kerja secara tidak langsung.
“Ini bisa jadi PHK terselubung kalau terus dibiarkan,” katanya.
Petani Tebu Blora Bakal Gelar Aksi Damai Tagih Operasional Pabrik Gula PT GMM
Yuyus menegaskan, pengambilalihan oleh PTPN bukan berarti menjual aset negara. Ia menyebut langkah itu sebagai bagian dari restrukturisasi antar-BUMN.
“Ini bukan jual aset, tapi penataan agar lebih efektif dan berkelanjutan,” ucapnya.
Lebih lanjut, Yuyus mengingatkan dampak ekonomi yang bisa meluas jika persoalan tak segera ditangani. Ia menyebut sektor pergulaan di Blora sangat strategis bagi perekonomian masyarakat.
Jika operasional pabrik terganggu, rantai ekonomi ikut terdampak, mulai dari petani, buruh tebang angkut, hingga pelaku usaha kecil di sekitar pabrik.
Ia pun mendorong agar pengambilan kebijakan dilakukan secara terbuka dengan melibatkan semua pihak, dari pemerintah daerah, DPRD, petani, dan karyawan.
“Jangan sampai keputusan diambil tanpa mendengar yang terdampak langsung. Ini menyangkut hajat hidup banyak orang,” pungkasnya.
APTRI Kembali Protes Penghentian Giling PG GMM, DPRD Blora Upayakan Solusi ke Pusat
Sebagai informasi PG GMM mengakhiri musim giling tebu tahun 2025 lebih awal pada Kamis, 25 September 2025 menyusul kerusakan pada unit boiler yang tidak bisa diperbaiki dalam waktu singkat. Hingga Maret 2026, belum ada kejelasan terkait operasional pabrik.
Atas masalah itu, Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) Kabupaten Blora pun mendesak realisasi janji Direktur Utama Bulog Pusat yang berkomitmen mengoperasionalkan kembali PT GMM untuk musim giling 2026.
Janji tersebut mencakup penggantian dua buah boiler yang rusak berat serta reformasi total manajemen internal PT GMM Bulog.
APTRI Blora juga berencana menggelar aksi damai pada Kamis, 2 April 2026 di Alun-alun Blora untuk menagih janji tersebut.
“Mengingat hingga saat ini belum ada kejelasan maupun tanda-tanda perbaikan fisik, para petani sepakat akan menggelar aksi damai,” kata Ketua APTRI Blora, Sunoto, pada Jumat, 27 Maret 2026.
Selain itu, APTRI memberikan opsi apabila Bulog merasa tidak sanggup mengelola PT GMM, petani meminta agar pengelolaan diserahkan kepada pihak swasta.
Menurut Sunoto, pilihan tersebut demi nasib para petani tebu tidak terus menjadi korban ketidakpastian manajemen.
Jurnalis: Eko Wicaksono
Editor: Ulfa
