BLORA, Harianmuria.com – Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Blora,mengimbau biro perjalanan umrah untuk sementara waktu tidak memberangkatkan jamaah umrah menyusul adanya konflik Timur Tengah.
Imbauan tersebut menindaklanjuti Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) yang disampaikan pada Minggu, 1 Maret 2026. Calon jamaah umrah diimbau untuk menunda keberangkatan ke Tanah Suci demi menjaga keselamatan terkait eskalasi konflik di Timur Tengah.
Plt Kepala Kantor Kementrian Haji dan Umrah Kabupaten Blora, Ali Muchyidin, mengatakan tidak menangani langsung terhadap keberangkatan jamaah umrah, pasalnya hal itu menjadi otoritas agen atau travel penyedia jasa umrah.
“Kalau imbauan sudah ditangani langsung pemerintah pusat atau Kemenhaj yang berkordinasi dengan KBRI setempat yang di sana. Jadi yang sudah di sana ini koordinasi terus dilakukan,” kata Ali, Senin, 2 Maret 2026.
Kalau yang belum berangkat, sambung Ali, diharapkan untuk mengatur ulang jadwal atau menunda keberangkatan sembari menunggu kondisi dipastikan aman.
“Ya ditunda dulu sampai keadaan membaik. Kami ditugaskan untuk meneruskan ke masyarakat, yang sudah dijadwalkan berangkat harapannya bisa ditunda,” katanya.
Pihaknya sedang berkoordinasi dengan para pengepul umrah di Blora. Pasalnya di Blora didominasi pengepul, bukan biro umroh secara langsung.
“Jadi saat ini sedang dihitung, ada berapa banyak yang akan berangkat dan berapa yang sudah di tanah suci,” ungkapnya.
Sedangkan untuk keberangkatan haji tahun ini belum ada pembahasan di tingkat daerah maupun pusat pasca meletusnya konflik di Timur Tengah. Selain itu, jadwal keberangkatan haji masih terhitung lama.
“Kalau haji belum ada pembahasan, karena masih lama. Masih awal bulan Mei kalau itu (haji) semoga disana sudah mereda,” terangnya.
Di tempat lain, Direktur Musahefiz Biro Umroh dan Trevel Blora, Siswanto, mengatakan pihaknya tetap memberangkatkan jamaah umrah di bulan Ramadan. Ada dua keberangkatan yang nantinya akan berkumpul di Jakarta.
“Saat ini biro kami menjadwalkan keberangkatan umrah di bulan Maret di tanggal 3 dan 7 bulan ini,” ucapnya.
Selain itu, menurutnya, tidak terdapat peraturan resmi dari Kementerian Haji dan Umroh maupun pemerintah Arab Saudi terhadap larangan jamaah umrah untuk saat ini.
“Jamaah yang keberangkatannya dengan maskapai Saudi Airlines akan tetap berangkat,” sambungnya.
Siswanto mengungkapkan bahwa terdapat maskapai penerbangan yang membatalkan keberangkatan, karena kebijakan dari maskapai itu sendiri. Namun, pihaknya tetap memberi solusi bagi jamaah yang ingin berangkat.
“Untuk maskapai Singapure Airlines membatalkan keberangkatan ke Saudi, dan kita rekomendasikan ke Saudi Airlines,” sambungnya.
Saat ini terdapat 33 jamaah yang berangkat menggunakan biro Musahefiz Blora. Para jamaah akan berangkat pada tanggal 3 Maret 2026.
Pihaknya akan tetap terus kordinasi dengan Kementrian Haji dan Umrah maupun pihak lainnya. Apabila pemerintah memberikan surat resmi tertulis, terpaksa jamaah akan di jadwalkan ulang.
“Sementara ini situasi masih terbilang aman, karena konfliknya titiknya terbilang jauh dari Makkah,” katanya.
Sementara itu Kemenhaji dan Umrah menyatakan Eskalasi keamanan di kawasan Timur Tengah berdampak pada sejumlah penerbangan dari dan menuju Arab Saudi. Beberapa maskapai dilaporkan melakukan perubahan rute maupun penundaan jadwal penerbangan sebagai langkah antisipatif terhadap dinamika situasi regional.
Kondisi tersebut turut berpengaruh terhadap jadwal keberangkatan dan kepulangan jemaah umrah Indonesia, baik yang saat ini berada di Arab Saudi maupun yang masih berada di Tanah Air dan tengah menunggu jadwal keberangkatan.
Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenhaji dan Umrah RI, Puji Raharjo, menyampaikan bahwa pemerintah terus memonitor perkembangan situasi secara cermat.
“Kami mengimbau kepada seluruh jemaah umrah agar tidak panik. Tetap tenang dan terus berkoordinasi dengan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) masing-masing untuk memperoleh informasi resmi dan terkini,” ujar Puji Raharjo di Jakarta, Sabtu, 28 Februari 2026.
Ia juga meminta agar seluruh PPIU senantiasa menjalin komunikasi aktif dengan Kantor Urusan Haji (KUH), KJRI Jeddah, maupun KBRI Riyadh guna memastikan setiap perkembangan dapat ditindaklanjuti secara cepat dan tepat.
“Kemenhaj terus berkoordinasi dengan instansi terkait, baik di dalam negeri maupun di Arab Saudi, untuk memastikan keamanan dan keselamatan jemaah umrah Indonesia tetap menjadi prioritas utama,” tegasnya.
Jurnalis: Eko Wicaksono
Editor: Ulfa
