Harianmuria.com – Di bawah program prioritas Presiden Prabowo, 264 pekerja migran Indonesia yang bermasalah (PMIB) dipulangkan dari Malaysia. Mereka mendapatkan jaminan layanan kesehatan gratis, perlindungan, dan kepastian masa depan bagi anak-anak mereka.
Tanggal 14 Agustus 2025 menjadi momen tak terlupakan bagi 264 orang yang akhirnya bisa kembali ke tanah air setelah bertahun-tahun terpisah dari keluarga. Mereka adalah para pekerja migran yang dipulangkan lewat kebijakan repatriasi. Jika bagi sebagian orang ini hanyalah berita biasa, bagi mereka ini adalah titik balik hidup—akhir dari luka panjang dan awal dari lembaran baru yang penuh harapan.
Mereka datang membawa berbagai cerita pilu: 20 anak yang kehilangan masa bermain, 101 perempuan yang pernah merasakan beban kerja tanpa batas, dan ratusan lainnya yang menanggung kelelahan fisik dan batin. Ada yang pulang dengan koper usang, bahkan ada yang hanya membawa tas plastik. Luka tak kasat mata juga dibawa serta – trauma kekerasan, gaji yang tak pernah dibayar selama bertahun-tahun, dan perlakuan yang jauh dari kata manusiawi.
Pemerintah Hadir, Bukan Sekadar Menjemput
Bagi Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI), proses ini bukan sekadar penjemputan, melainkan wujud nyata dari amanat konstitusi untuk melindungi seluruh tumpah darah Indonesia.
Setibanya di tanah air, para PMIB tidak langsung dipulangkan. Mereka ditampung sementara di selter dan rumah aman milik pemerintah. Di sana, mereka menerima cek kesehatan fisik dan mental secara gratis, bagian dari program prioritas Presiden Prabowo yang kini juga menyentuh para pekerja migran. Layanan ini tidak hanya memastikan kondisi fisik mereka pulih, tetapi juga membantu memulihkan luka batin akibat pengalaman pahit di negeri orang.
Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Abdul Kadir Karding, hadir langsung di selter BP3MI Jakarta. Dengan tatapan penuh empati, ia menyalami satu per satu PMIB, mendengarkan kisah mereka, bahkan terdiam saat seorang ibu bercerita tentang 11 tahun hidupnya tanpa gaji, hanya diberi makan sekadarnya. “Saya ingin memastikan setiap pekerja migran yang kembali mendapat pelayanan terbaik. Bukan hanya tubuhnya yang sehat, tapi juga hatinya yang pulih,” ujar Karding.
Kisah di Balik Kepulangan
Dari ratusan kisah yang dibawa pulang, salah satunya menggugah hati: seorang bapak paruh baya yang matanya berkaca-kaca saat menceritakan bagaimana ia bekerja tiada henti dari pagi hingga larut malam, tidur di lantai gudang, tanpa satu sen pun upah. Ada juga seorang ibu yang membawa anaknya, lahir dan besar di negeri asing, yang baru pertama kali menginjakkan kaki di tanah airnya.
Kisah-kisah ini menjadi pengingat bahwa di balik angka 264 orang, ada ribuan hari penuh keringat, air mata, dan kerinduan yang tertahan.
Perintah Presiden: Layani Sampai ke Rumah
Menteri Karding memastikan bahwa setiap PMI akan diantar hingga ke rumah masing-masing. Pemerintah pusat berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan proses pemulangan berjalan lancar. Bus-bus disiapkan, biaya transportasi ditanggung, dan komunikasi dengan keluarga difasilitasi.
“Ini adalah perintah langsung dari Presiden. Tidak boleh ada satu pun warga negara kita yang dibiarkan pulang tanpa perlindungan. Mereka berhak mendapatkan layanan terbaik, apa pun statusnya,” tegas Karding.
Layanan ini bukan hanya soal logistik, tetapi juga soal restorasi martabat. Mereka kembali sebagai warga negara yang setara, bukan sebagai “pekerja ilegal” yang dicap negatif.
Pesan Keras: Jangan Berangkat Secara Ilegal
Di hadapan para PMIB, Karding menyampaikan pesan penting: “Tolong sampaikan kepada keluarga dan kerabat, jangan lagi berangkat secara ilegal. Risikonya terlalu besar. Jika ada niat kuat bekerja di luar negeri, pemerintah siap memfasilitasi secara resmi, aman, dan bermartabat.”
Pemerintah berharap pesan ini menjadi tameng untuk mencegah kisah pilu serupa terulang. Jalan resmi selalu tersedia, mulai dari pelatihan keterampilan, pembekalan bahasa, hingga penempatan yang dilindungi oleh hukum.
Kemerdekaan yang Mereka Rasakan
Bagi sebagian orang, Hari Kemerdekaan adalah pesta rakyat, lomba panjat pinang, atau karnaval bendera. Namun, bagi 264 jiwa ini, kemerdekaan adalah bisa tidur di rumah sendiri tanpa rasa takut, bisa makan tanpa dihitung-hitung, dan bisa memandang langit Indonesia tanpa khawatir dikejar aparat imigrasi.
Di selter, saat lagu “Indonesia Raya” diputar, beberapa dari mereka berdiri dengan tubuh gemetar, tangan di dada, air mata tak terbendung. Mereka mungkin tidak ikut merebut kemerdekaan pada 1945, tetapi mereka baru saja merebut kembali hak-hak mereka sebagai manusia di tahun 2025 ini.
Tanggung Jawab yang Tak Pernah Usai
Kisah kepulangan ini hanyalah bagian dari kerja panjang KP2MI. Masih banyak pekerja migran di luar sana yang membutuhkan uluran tangan negara. Karding menegaskan bahwa di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, perlindungan pekerja migran menjadi prioritas nasional—tidak hanya bagi mereka yang berangkat resmi, tetapi juga bagi yang terjebak dalam status ilegal.
Program cek kesehatan gratis, bantuan hukum, layanan psikolog, hingga fasilitasi pendidikan bagi anak-anak pekerja migran menjadi langkah nyata. “Anak-anak pekerja migran akan kita dorong masuk sekolah rakyat, agar mereka tidak menjadi korban lingkaran kemiskinan. Pendidikan adalah kemerdekaan yang sesungguhnya,” kata Karding.
Merah Putih yang Menyambut
Matahari sore mulai condong ke barat ketika bus-bus yang membawa para PMIB meninggalkan selter. Di setiap jendela, ada wajah yang menatap keluar – mencari kampung halaman, menanti pelukan keluarga.
Bendera Merah Putih berkibar di sepanjang jalan yang akan mereka lewati. Di momen ini, kemerdekaan terasa lebih nyata. Tidak lagi sekadar seremonial di lapangan, tapi hidup di hati mereka yang baru saja kembali dari perantauan, membawa luka dan harapan baru.
Hari itu, Indonesia tidak hanya merayakan kemerdekaan dari penjajah, tetapi juga kemerdekaan warganya dari belenggu penindasan di negeri orang. Dan pemerintah, melalui KP2MI, telah membuktikan bahwa Merah Putih akan selalu hadir untuk melindungi setiap anak bangsa—di mana pun mereka berada, apa pun kondisinya.
Penulis:
Dr. M. Fachri Labalado, SSTP, M.Si
Wakil Sekretaris Jenderal Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS)
