JAKARTA, Harianmuria.com — Pemerintah memperkuat sinergi lintas sektor untuk entaskan kemiskinan dan meratakan perekonomian nasional dari tingkat desa.
Kolaborasi erat ini digalang oleh Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) bersama Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat serta Bappenas demi menyongsong Indonesia Emas 2045.
Dalam mewujudkan agenda strategis tersebut, Kemendes PDT menekankan bahwa upaya penuntasan kemiskinan harus berfokus pada dua pilar utama, yaitu pemberdayaan dan pendampingan masyarakat di lapangan.
Mendes Yandri Susanto menegaskan bahwa pemberdayaan dilakukan dengan menempatkan masyarakat desa sebagai subjek utama yang menentukan arah, strategi, perencanaan, pengawasan, hingga evaluasi pembangunan.
''Sesuai Asta Cita ke-6 Presiden Prabowo, membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Kata kuncinya memang dua, pemberdayaan dan pendampingan,'' ujar dia, saat Dialog Nasional Pemberdayaan dengan tema Langkah Transformasi Pemberdayaan Masyarakat Menuju Indonesia Emas 2045 di Kantor Kemenko Pemberdayaan Masyarakat, Jakarta, Rabu (14/10/2026).
Mendes menjelaskan bahwa intervensi pemerintah tidak akan berjalan optimal tanpa adanya keseimbangan antara pemberdayaan dan pendampingan yang didukung peta kerja terintegrasi antar-kementerian teknis.
''Sementara kalau hanya pendampingan saja, maka masyarakat tidak akan bisa melakukan gerakannya,'' tutur dia.
Ia menambahkan, tanpa adanya proses pemberdayaan yang nyata, roda perekonomian warga tidak akan bergerak secara mandiri dan masalah kemiskinan sulit terentaskan.
''Maka, kami setuju untuk mendukung penuh desain pemberdayaan masyarakat. Sehingga kami siap berkolaborasi,'' ucap Mendes Yandri Susanto.
Langkah ini mendesak untuk segera diakselerasi mengingat populasi penduduk desa mencakup lebih dari 70 persen total warga Indonesia. Perhatian maksimal sangat dibutuhkan untuk mengentaskan daerah tertinggal dan sangat tertinggal serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM).
Dukungan terhadap sinergi intervensi desa ini turut ditegaskan oleh Kementerian PPN/Bappenas.
Menteri PPN/Bappenas Rachmat Pambudy menyampaikan bahwa desa merupakan ujung tombak utama dalam pemerataan pembangunan nasional. Menurutnya, masyarakat desa di seluruh pelosok tanah air harus dijadikan aktor utama pembangunan.
''Kita pastikan dari Aceh sampai Papua, masyarakat kita berdaya," tegas Menteri PPN/Bappenas Rachmat Pambudy.
Sejalan dengan hal tersebut, Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menekankan pentingnya menghentikan pola penanganan kemiskinan yang sebatas mengandalkan bantuan sosial jangka pendek yang langsung habis.
Pendekatan multi-sektor melalui pemberdayaan dan pendampingan diyakini sebagai bentuk investasi sosial yang berdampak luas, berkelanjutan, serta sanggup mengangkat derajat ekonomi warga.
"Semua orang akan mampu mandiri hidup berkualitas. Setiap usah mampu ekspansi naik kelas, dari seluruh pelosok kemiskinan diberantas, kelas menengah hidup makmur tidak turun kelas," pungkas Menko Muhaimin Iskandar.
Editor: Asih
