REMBANG, Harianmuria.com – Krisis air bersih meluas di Kabupaten Rembang seiring memasuki puncak musim kemarau. Selain warga desa, krisis air bersih kini juga dirasakan warga lingkungan pendidikan.
SMPN 3 Kragan, misalnya, mengajukan bantuan pasokan air bersih untuk menunjang aktivitas wudhu siswa dan guru.
Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Rembang, M. Luthfi Hakim, mengatakan pengajuan bantuan air bersih saat ini terus bertambah. Untuk sementara, tercatat tujuh desa dan dua kelurahan telah mengajukan permintaan dropping air.
“Bukan cuma desa. Ada beberapa perumahan, kemudian SMPN 3 Kragan juga meminta dropping air bersih untuk kegiatan wudhu adik-adik saat belajar-mengajar di sekolah,” ujar Luthfi, Rabu, 26 Agustus 2026.
Luthfi menyampaikan bahwa permintaan dari SMPN 3 Kragan baru dikonfirmasi pada Selasa, 25 Agustus malam. Surat pengajuan resmi dari sekolah tersebut kemudian diterima BPBD pada Rabu.
Sementara itu, pengajuan dari wilayah desa sudah berlangsung sekitar satu bulan. Salah satu daerah yang lebih awal mengajukan bantuan adalah Desa Logung. Seiring kemarau yang semakin panjang, jumlah wilayah yang membutuhkan bantuan air bersih terus bertambah.
“Untuk desa, yang pertama kali itu Logung sudah sekitar satu bulanan. Sekarang mulai banyak. Dari kelurahan di Rembang sudah ada dua kelurahan yang mengajukan, dan beberapa desa juga sudah banyak yang mengajukan lagi,” jelasnya.
Meski kebutuhan masyarakat semakin mendesak, BPBD Rembang belum bisa mengirim bantuan air bersih secara menyeluruh. Pelaksanaan penanganan kondisi darurat masih menunggu proses penetapan atau maklumat kedaruratan.
Luthfi menyebut pihaknya telah mengajukan proses tersebut dan saat ini masih menunggu regulasi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan.
“Rencana penyalurannya kita akan segera. Posisi saat ini kita masih terganjal regulasi. Kita sedang mempercepat regulasi. Kalau regulasinya sudah kita dapatkan, langsung kita gas semuanya,” katanya.
BPBD Rembang telah menyiapkan anggaran Rp75 juta untuk menyalurkan bantuan air bersih. Anggaran tersebut murni berasal dari BPBD dan tidak termasuk dukungan dari pihak lain.
“Anggaran yang di kami Rp75 juta untuk dropping air. Itu pure dari BPBD yang sudah dianggarkan, di luar CSR,” tegas Luthfi.
Namun, anggaran tersebut kemungkinan tidak akan mencukupi apabila kemarau berlangsung panjang dan permintaan air terus meningkat. Karena itu, BPBD juga menyiapkan skema kolaborasi dengan berbagai pihak.
“Kalau memang kurang, dan biasanya pasti kurang, kita bekerja sama dengan CSR, BUMN, BUMD dan perusahaan-perusahaan. Banyak masyarakat maupun forum-forum juga biasanya menghubungi kita untuk ikut membantu kekeringan,” ungkapnya.
Pengajuan dari SMPN 3 Kragan menjadi perhatian tersendiri karena kebutuhan air tidak hanya berkaitan dengan konsumsi, tetapi juga untuk mendukung aktivitas keagamaan siswa dan guru di lingkungan sekolah.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa dampak kekeringan mulai menyentuh berbagai sektor kehidupan masyarakat, termasuk fasilitas pendidikan.
BPBD Rembang mengimbau masyarakat untuk mulai menghemat penggunaan air selama musim kemarau. Masyarakat juga diminta menyesuaikan pola tanam dengan kondisi ketersediaan air.
“Yang pasti mulai menghemat air. Untuk pertanian juga menanam yang tahan air,” ujarnya.
Selain persoalan air bersih, BPBD mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran lahan selama musim kemarau.
Luthfi secara khusus meminta masyarakat tidak sembarangan membakar lahan maupun sampah.
“Kita sangat-sangat mengimbau untuk jangan membakar lahan untuk membuka lahan atau membakar sampah,” katanya.
Jika masyarakat terpaksa melakukan pembakaran, ia meminta pengawasan dilakukan secara ketat dan area pembakaran dibuat dengan batas pengaman agar api tidak merembet ke lingkungan sekitar.
“Kalau membakar juga tetap harus dipantau, jangan sampai api melebar ke kanan-kiri,” pungkasnya.
Jurnalis: Vicky Rio
Editor: Ulfa
