PATI, Harianmuria.com – Plt Bupati Pati Risma Ardhi Chandra menyebut sedang menyiapkan dasar hukum beasiswa garuda agar bisa dianggarkan dari APBD dan tidak bergantung pada CSR (tanggung jawab sosial) perusahaan.
Chandra, dalam audiensi bersama penerima beasiswa garuda pada Senin, 6 Juli 2026, menyatakan bahwa pencairan dana pendidikan terlambat karena CSR perusahaan baru tersedia pada akhir Juni hingga awal Juli 2026.
“Kami tidak ingin terus bergantung pada CSR. Ke depan kami menyiapkan dasar hukum agar pembiayaan beasiswa dapat didukung APBD sehingga keberlanjutannya lebih terjamin,” ucapnya.
Menanggapi persoalan itu, Ketua DPRD Pati, Ali Badrudin, menilai tidak mudah mengubah sumber pembiayaan program yang sebelumnya tidak masuk alokasi APBD.
Menurutnya pemerintah perlu memanggil perusahaan dan menagih komitmen yang terjalin saat program diluncurkan pada 2025.
“Ini kan dulu komitmen mereka bersama Bupati saat itu. Manakala Bupati terdahulu dinonaktifkan, maka perusahaan juga tak boleh berhenti karena ini adalah komitmen bersama,” ujarnya, Selasa, 7 Juli 2026. (Adv)
Jurnalis: Lingkarjateng Group Network
