JEPARA, Harianmuria.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jepara menyetujui Kebijakan Umum APBD dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara atau (KUA PPAS) Tahun Anggaran 2022, Senin (22/8). Persetujuan KUA PPAS tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD yang dipimpin oleh Ketua DPRD Jepara, Haizul Ma’arif bersama dua Wakil Ketua DPRD Pratikno dan Nuruddin Amin sertar dihadiri oleh Pj Bupati Jepara, Edy Supriyanta.
Pelapor Badan Anggaran DPRD Jepara, Agus Sutisna menyampaikan, setelah dilakukan pembahasan, pengkajian dan penelitian, maka Badan Anggaran DPRD Kabupaten Jepara dapat menerima Perubahan Kebijakan Umum APBD dan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2022 dengan beberapa hasil pembahasan.
Diantaranya proyeksi pendapatan daerah dinaikkan sebesar Rp 5 miliar, pajak daerah yakni pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dinaikkan sebesar Rp 500 juta, pajak penerangan jalan dinaikkan sebesar Rp 500 juta, dan lainnya.
“PAD yang sah meliputi Jasa Giro, dinaikkan sebesar Rp 2 miliar, Pendapatan Bunga dinaikkan sebesar Rp 2 miliar,” katanya.
Sementara itu, DPRD juga merasionalisasi belanja pegawai sebesar Rp 4 miliar, penambahan anggaran untuk Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga (Disdikpora), Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud), Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Sekretariat DPRD, Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), Sekretariat Daerah, Dinas Koperasi dan UKM, NakerTrans dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH).
“Sementara, pergeseran dilakukan pada kegiatan pengadaan tanah yakni semula koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan energi dan air di Sekda menjadi penyediaan komponen instalasi listrik atau penerangan bangunan kantor di Kecamatan Karimunjawa dan juga pergeseran di BKD,” sambungnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Jepara Haizul Ma’arif mengatakan, paripurna pengambilan kesepakatan dilaksanakan setelah dibahas selama dua hari bersama Badan Anggaran dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Pada prinsipnya, secara prosedur dan lainnya pihaknya mengaku bersama-sama menyepakati. Kesepakatan itu meliputi beberapa hal, diantaranya penaikan pendapatan lebih dioptimalkan dan juga ada beberapa efisiensi anggaran. Sebab menurutnya, melihat tahun-tahun kemarin, silpa anggaran terlalu tinggi. Sehingga, perlu efisiensi untuk membelanjakan sesuai prioritas yang kembalinya kepada masyarakat.
“Tepat waktu bahkan lebih awal dari beberapa Kabupaten yang lain karena memang kita mendesak agar perubahan bisa terealisasi. Selanjutnya nanti 31 Agustus eksekutif akan mengajukan Ranperdanya yang selanjutnya akan dibahas lagi untuk di paripurnakan dan akan direalisasikan,” ujar gus Haiz sapaan akrabnya. ( Lingkar Network | Muslichul Basid | Harianmuria.com)
