REMBANG, Harianmuria.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rembang terus mematangkan strategi untuk mengikuti penilaian Kabupaten/Kota Sehat (KKS) Tahun 2025, program dua tahunan yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri bersama Kementerian Kesehatan.
Sebagai bagian dari persiapan, Pemkab Rembang menggelar rapat koordinasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Ruang Rapat Bupati, Senin, 30 Juni 2025. Rapat ini bertujuan menyatukan langkah antarinstansi guna menghadapi penilaian nasional yang menilai keberhasilan daerah dalam menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, aman, dan nyaman bagi masyarakat.
Penilaian KKS mencakup sembilan tatanan utama, yaitu kehidupan masyarakat sehat mandiri, permukiman dan sarana prasarana sehat, satuan pendidikan sehat, pasar rakyat sehat, pariwisata sehat, transportasi dan tertib lalu lintas jalan, perkantoran dan perindustrian sehat, perlindungan sosial, serta pencegahan dan penanggulangan bencana.
Tiga komponen penilaian utamanya adalah status Open Defecation Free (ODF), penilaian kelembagaan, dan capaian dari sembilan tatanan tersebut. Dalam sistem penghargaan Swastisaba, daerah akan diklasifikasikan ke dalam empat kategori, yaitu Padapa (pemula), Wiwerda (berkembang), Wistara (mandiri), dan Wistara Pripurna (paripurna).
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang, dr Ali Syofi’i, menjelaskan bahwa berdasarkan penilaian mandiri, Rembang telah memenuhi syarat masuk kategori Wiwerda. Namun, hasil verifikasi dari tim Provinsi Jawa Tengah menunjukkan adanya penurunan skor, khususnya pada tatanan permukiman dan fasilitas umum.
“Dari penilaian mandiri, skor permukiman dan fasilitas umum kami adalah 86,36. Namun setelah diverifikasi provinsi turun menjadi 77,27, masuk kategori Padapa. Kalau bisa kami tingkatkan di atas 80, maka Rembang bisa lolos ke Wiwerda,” jelasnya.
Ia meminta seluruh OPD terkait meningkatkan kualitas pada aspek-aspek yang masih lemah. Penilaian dokumen administratif dijadwalkan berlangsung pada Juli–Agustus 2025, dan akan dilanjutkan verifikasi lapangan oleh tim pusat pada September 2025.
Bupati Rembang, Harno, menegaskan pentingnya kerja sama lintas sektor untuk memperkuat semua tatanan penilaian yang belum maksimal. Ia berharap waktu yang tersisa digunakan seefektif mungkin untuk menutup kekurangan.
“Masih ada waktu untuk memperbaiki sembilan tatanan. Minimal target Padapa bisa tercapai, kalau bisa lebih tinggi tentu lebih baik,” ujar Harno.
Bupati optimistis Rembang mampu meraih predikat yang membanggakan dalam KKS 2025, asalkan seluruh OPD bekerja sama dengan maksimal.
“Kalau satu tatanan saja belum siap, akan memengaruhi keseluruhan. Maka kuncinya kerja sama seluruh OPD,” tegas Harno.
(VICKY RIO – Harianmuria.com)
