PATI, Harianmuria.com – Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati, Narso menyayangkan kinerja aparat pemerintahan desa (Pemdes) yang cenderung kurang serius dalam pelayanan publik.
Indikasi tersebut terlihat ketika Komisi A dalam inspeksi mendadak (sidak) menemukan sejumlah kantor desa yang hanya diisi oleh satu perangkat saja.
“Kemarin kami sidak ke beberapa desa, kami temukan beberapa masalah di sana. Yang pertama itu hanya ada satu perangkat yang berada di kantor balai desa,” kata Narso belum lama ini.
Pihaknya sangat menyayangkan adanya temuan tersebut. Menurut Narso, hal itu semestinya tidak boleh terjadi, karena pelayanan desa haruslah merupakan tugas paling utama dari perangkat desa.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menegaskan bahwa kekosongan kantor desa dapat memicu ketidakpercayaan masyarakat terhadap kepala desa beserta perangkat desa.
Ia pun mengingatkan kepada seluruh jajaran pemerintahan desa untuk proaktif dalam melakukan pelayanan publik kepada masyarakat.
Dalam sidak, Komisi A juga menemukan bahwa sistem presensi menggunakan sidik jari (fingerprint) tidak digunakan lagi. Narso kembali meyayangkan dihapuskannya sistem tersebut, karena membuat perangkat desa berangkat ke kantor seenaknya dan tidak tertib dalam pelayanan masyarakat.
“Dari sisi kehadiran, yang biasanya presensi menggunakan fingerprint, di sana sudah tidak ada. Jadi, pola absennya itu rapel, tidak setiap hari absen. Jadi itu ada dua masalah yang kami temukan di Desa Jatisari,” jelasnya.
Menyusul dua temuan tersebut, Narso berharap agar setelah adanya sidak ini bisa menggugah perangkat desa untuk bisa tertib dalam bekerja, dan meningkatkan kinerja mereka lebih optimal. .
Narso menambahkan, pihaknya juga akan melaporkan temuan tersebut kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dispermades) agar bisa ditindaklanjuti.
“Setidaknya bisa diberikan sosialisasi, bahkan jika perlu sanksi bagi perangkat yang bekerja seenaknya,” tegasnya.
(FEBRIYANTO – Harianmuria.com)
