PALEMBANG, Harianmuria.com – Sinergitas antar lembaga kembali membuahkan hasil positif. Kali ini, Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Palembang bersama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Palembang berhasil menggagalkan penyelundupan 130.300 ekor benih bening lobster (BBL).
“Alhamdulillah, berkah sinergitas dan kerja sama yang baik, kami berhasil menggagalkan upaya penyelundupan 130 ribu BBL,” kata Kepala BKIPM Palembang, Yoyok Fibrianto.
Yoyok pun memaparkan kronologi pengungkapan kasus senilai Rp 13,19 miliar tersebut. Bermula dari patroli petugas gabungan pada Minggu, 6 Maret 2022, sekitar pukul 21.00 WIB di perairan Upang Sungai Musi Palembang. Kala itu, tim melihat 2 speedboat lidah 40 PK yang mencurigakan.
Breakwater Pelabuhan Peikanan Pantai Tasikagung Digarap Tahun Ini
“Langsung kita lakukan pengejaran dan setelah tertangkap kita geledah,” terangnya.
Hasilnya, petugas menemukan 130.300 BBL yang terdiri dari 3.300 ekor jenis mutiara dan 127.000 ekor jenis pasir. BBL tersebut dikemas dalam 657 kantong yang dimasukkan ke 22 box styrofoam. Dalam kesempatan ini, Yoyok mengingatkan para pelaku untuk menghentikan aksinya.
Adapun Pasal 92 UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan bisa menjadi dasar untuk menjerat pelaku dengan ancaman penjara paling lama 8 tahun dan denda paling banyak Rp 1,5 miliar.
Kemudian, UU Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, dengan ancaman pidana penjara paling lama 3 tahun dan pidana denda paling banyak Rp 3 miliar. Lalu Pasal 88 beleid yang sama dengan ancaman pidana penjara paling lama 2 tahun dan pidana denda paling banyak Rp 2 miliar.
Ratusan Kapal belum Bisa Melaut, Karena Belum Ada Izin
“Dari kasus ini kita menahan dua orang tersangka, dan kembali kami ingatkan bahwa KKP akan selalu menindak tegas aksi penyelundupan,” tegasnya.
Sebagai informasi, setelah dilakukan pencacahan, rencananya BBL tersebut akan dilepasliarkan ke Pantai Hurun Provinsi Lampung. Pemilihan lokasi tersebut sesuai dengan petunjuk hasil koordinasi dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen Pengelolaan Ruang Laut.
Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyatakan praktik penyelundupan merugikan negara baik dari sisi ekonomi maupun keberlanjutan sumber daya. Di bawah komandonya, KKP mengusung kebijakan 3 pilar pembangunan KP 2021 – 2024 yaitu pengembangan perikanan budidaya berbasis riset dan berorientasi ekspor. Salah satu komoditas yang akan dikembangkan adalah lobster. Karenanya pengawasan pengeluaran atau lalu lintas harus dilakukan secara ketat. (Lingkar Network – Harianmuria.com)
