REMBANG, Harianmuria.com – Bupati Rembang, Harno, meminta Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) transaparan soal pengelolaan anggaran dan menjaga kualitas makanan.
Arahan tersebut disampaikan Harno saat menghadiri rapat koordinasi pelaksanaan program MBG bersama seluruh SPPG di Rembang pada Senin, 2 Maret 2026.
Dalam arahannya, Bupati Harno menegaskan bahwa program pemerintah, termasuk program Presiden, harus dijaga bersama agar tidak menimbulkan persoalan di lapangan.
“Jadi ini adalah rapat koordinasi semua SPPG yang ada di Kabupaten Rembang agar bisa menjaga program pemerintah, program Pak Presiden ini agar berjalan dengan baik,” tegasnya.
Harno juga secara khusus menyoroti kualitas makanan. Ia meminta seluruh pengelola SPPG memastikan makanan yang didistribusikan benar-benar layak konsumsi dan tidak bermasalah.
“Untuk bisa menjaga program ini dengan baik, yang pertama jangan sampai ada basi,” ujarnya.
Peringatan ini muncul menyusul adanya sejumlah temuan di lapangan terkait menu yang dinilai kurang sesuai dalam penerimaan masyarakat.
Selain kualitas, transparansi nilai anggaran juga menjadi sorotan utama. Harno menjelaskan bahwa porsi besar bernilai Rp10.000, sedangkan porsi kecil Rp8.000. Ia menekankan agar nominal tersebut benar-benar diwujudkan dalam bentuk makanan yang diterima.
“Kalau memang harga pasaran naik, ya kita tulis naik. Jadi harus sesuai dengan harga pasaran saat ini. Karena harga pasaran ada naik turun, akan terjadi dinamika di pasar,” jelasnya.
Ia juga mengingatkan agar kebijakan penyeragaman menu dikaji matang. Menurutnya, jika satu kecamatan menyajikan menu yang sama, misalnya telur seluruhnya, maka bisa muncul persoalan distribusi dan ketersediaan bahan.
“Apakah suplai telur mencukupi? Ini harus dipelajari, karena distribusi bahan bisa menjadi kesulitan,” tambahnya.
Lebih lanjut Harno mengatakan bahwa ini menjadi ruang terbuka untuk menampung kritik dan saran dari masyarakat demi perbaikan layanan ke depan.
“Maka dari itu ini diadakan koordinasi agar semua masukan dan saran dari masyarakat kita terima semuanya dalam rangka perbaikan,” tandasnya.
Sementara itu, Anggota DPRD Rembang Komisi IV Puji Santoso mengapresiasi langkah Bupati yang membuka ruang komunikasi dengan para pelaku SPPG.
“Saya berterima kasih karena Pak Bupati sudah membuka ruang kepada masyarakat, terutama para pelaku SPPG di seluruh Kabupaten Rembang, baik dari mitra maupun kepala SPPG, untuk bisa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujarnya.
Puji menekankan pentingnya profesionalitas kepala SPPG sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat. Ia mengingatkan agar tidak ada lagi temuan makanan basi, berjamur, maupun porsi yang tidak sesuai nominal anggaran.
“Kami meminta kepala SPPG bekerja secara profesional, sesuai aturan, jangan sampai ada yang dikurangi. Kalau tidak profesional, maka akan menjadi masalah. Kita berharap semuanya bisa berjalan lancar,” pungkasnya.
Jurnalis: Vicky Rio
Editor: Ulfa
