PEKALONGAN, Harianmuria.com – Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan, Abdul Munir, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Pakisputih, Kecamatan Kedungwuni, Rabu, 17 Desember 2025.
Sidak dilakukan menyusul terungkapnya kecelakaan kendaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dipicu lemahnya proses rekrutmen sopir. Insiden tersebut terjadi saat kendaraan MBG mendistribusikan makanan.
Meski tidak menimbulkan korban jiwa, temuan bahwa sopir tidak memenuhi persyaratan administrasi memunculkan kekhawatiran terkait standar keselamatan operasional program tersebut.
Sopir MBG Tak Penuhi Syarat Administrasi
Dalam sidak tersebut, DPRD menemukan fakta bahwa sopir kendaraan MBG yang terlibat kecelakaan tidak memiliki SIM A dan berusia 63 tahun, melebihi batas usia yang ditetapkan. Temuan ini mengindikasikan adanya kelalaian pada tahap seleksi awal tenaga pengemudi.
Abdul Munir menyebut secara umum pengelolaan SPPG sudah berjalan sesuai ketentuan, namun mekanisme rekrutmen sopir dinilai perlu segera dibenahi.
“Ada kekurangan di awal karena Kepala SPPG tidak dilibatkan oleh yayasan dalam proses seleksi, sehingga data sopir tidak terverifikasi secara menyeluruh,” ujarnya.
DPRD Minta Sopir Segera Diganti
DPRD Kabupaten Pekalongan meminta pengelola segera mengganti sopir MBG agar operasional distribusi makanan berjalan aman dan sesuai aturan. Langkah ini dinilai penting untuk mencegah kejadian serupa terulang kembali.
Keselamatan distribusi makanan menjadi perhatian serius, mengingat program MBG menyasar ribuan penerima manfaat setiap harinya.
Dorong Pemberdayaan Pedagang Lokal
Selain aspek keselamatan, DPRD juga menyoroti peluang pemberdayaan ekonomi lokal melalui program MBG. Abdul Munir mendorong agar ke depan bahan pangan SPPG lebih banyak disuplai dari pedagang lokal di Pakisputih dan wilayah Kabupaten Pekalongan.
Langkah ini diharapkan mampu memberikan dampak ekonomi positif bagi masyarakat sekitar sekaligus memperkuat ketahanan pangan lokal.
Fasilitas SPPG Perlu Penyesuaian
Dalam sidaknya, Abdul Munir juga meninjau sejumlah fasilitas pendukung, termasuk area pencucian peralatan makan. Ketersediaan air dinilai mencukupi, namun kapasitas ruang cuci masih terbatas untuk melayani kebutuhan produksi ribuan porsi makanan setiap hari.
“Kondisi ini kami pahami karena gedung yang digunakan merupakan bangunan lama yang dipetak-petak, bukan bangunan baru, sehingga masih banyak penyesuaian,” jelasnya.
Kepala SPPG Akui Kecolongan Rekrutmen
Kepala SPPG Pakisputih, Moch. Rifqi Aula Arifian, membenarkan adanya kekurangan dalam proses rekrutmen sopir. Ia memastikan bahwa sopir yang bersangkutan telah dinonaktifkan.
“Ini menjadi evaluasi bersama karena memang ada kecolongan di tahap awal,” ujarnya.
Rifqi menambahkan, seluruh masukan dari DPRD akan ditindaklanjuti bersama yayasan pengelola. Ia juga memastikan tidak ada pemotongan gaji pegawai, serta seluruh hak pekerja, termasuk BPJS dan pelatihan, telah dipenuhi sesuai ketentuan.
“Kami juga terbuka untuk evaluasi agar ke depan lebih memberdayakan pedagang lokal, meskipun saat ini sebagian pengadaan masih berasal dari luar daerah,” pungkasnya.
Jurnalis: Lingkarnews Network
Editor: Basuki
