PATI, Harianmuria.com – Komisi D DPRD Pati menyebut pengambilan ijazah dan iuran sekolah seharusnya tidak boleh menjadi beban siswa dan wali murid.
Anggota Komisi D DPRD Pati, Didin Syagruddin, menyampaikan hal tersebut merespons laporan adanya ijazah siswa ditahan sekolah karena belum bayar uang gedung.
“Ijazah itu hak siswa. Setelah mereka menyelesaikan kewajiban belajar dan dinyatakan lulus, maka wajib diberikan. Jangan sampai masa depan anak-anak terhambat hanya karena persoalan iuran,” tegasnya, Jumat, 6 Maret 2026.
Didin pun mendorong sekolah dan dinas terkait mencari solusi yang lebih mengedepankan pendekatan kemanusiaan. Pihaknya juga berharap ke depan tidak ada lagi kasus iuran tambahan yang dapat membebani wali murid.
“Kita berharap tidak ada lagi iuran-iuran lain yang membebani wali murid. Pendidikan harus bisa diakses secara adil dan tidak memberatkan masyarakat, terutama bagi keluarga kurang mampu,” tambahnya.
Pihaknya juga akan terus mengawal persoalan tersebut agar hak-hak siswa tetap terlindungi dan sistem pendidikan berjalan sesuai prinsip keadilan serta pemerataan akses pendidikan.
Jurnalis: Lingkarjateng Group Network
Editor: Ulfa
