JAKARTA, Harianmuria.com – Menjelang Idulfitri, anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto kembali menyoroti permasalahan klasik yang terus terjadi setiap tahun, yakni keterlambatan dan pelanggaran dalam pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) bagi pekerja swasta.
Ia menyatakan masalah ini harus segera diselesaikan agar tidak terus menjadi persoalan berulang yang merugikan pekerja. Setiap tahun, banyak pekerja menghadapi ketidakadilan dalam penerimaan THR.
Edy menyoroti banyak perusahaan dengan sengaja melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak menjelang hari raya demi menghindari kewajiban pembayaran THR.
“Ini adalah bentuk eksploitasi yang tidak hanya mencederai hak pekerja, tetapi juga menunjukkan lemahnya pengawasan dari pemerintah,” kata Edy.
Politisi PDI Perjuangan itu juga menyoroti masalah keterlambatan pembayaran THR. Padahal, aturan sudah jelas mengamanatkan bahwa THR harus diberikan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya. Namun, dalam praktiknya, masih banyak pekerja yang baru menerima THR setelah perayaan berlangsung.
“Keterlambatan ini tentu menghilangkan esensi utama dari THR, yaitu untuk membantu pekerja dalam memenuhi kebutuhan Hari Raya,” tandasnya.
Selain itu, Edy juga menyoroti masih adanya perusahaan yang membayar THR di bawah ketentuan yang berlaku. Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No 6 Tahun 2016, pekerja dengan masa kerja lebih dari satu tahun berhak menerima THR sebesar satu kali gaji bulanan, sedangkan pekerja yang bekerja kurang dari satu tahun mendapatkan THR secara proporsional.
“Sayangnya, masih banyak perusahaan yang mencari celah untuk membayar THR lebih rendah dari yang seharusnya dengan berbagai dalih,” tuturnya.
Lebih memprihatinkan lagi, lanjut Edy, ketika pekerja melaporkan pelanggaran ini kepada pengawas ketenagakerjaan di tingkat pusat maupun daerah, laporan mereka kerap kali tidak mendapatkan tindak lanjut yang memadai.
“Alih-alih memberikan solusi, ada pengawas ketenagakerjaan yang justru menyarankan pekerja menempuh jalur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI), yang prosesnya bisa memakan waktu bertahun-tahun. Ini tentu tidak adil bagi pekerja yang membutuhkan haknya segera,” ungkapnya.
Legislator dari Dapil Jawa Tengah III itu menegaskan bahwa Pemerintah dan perusahaan harus bertindak tegas dalam memastikan kesejahteraan pekerja. Kementerian Ketenagakerjaan perlu meningkatkan pengawasan serta menjatuhkan sanksi tegas terhadap perusahaan yang terbukti melanggar ketentuan THR.
“Selain itu, diperlukan mekanisme pengaduan yang lebih efektif, seperti pembentukan posko pengaduan THR yang benar-benar mampu memberikan solusi konkret, bukan sekadar wadah administratif tanpa hasil nyata,” tandasnya.
Ia juga menekankan bahwa penyelesaian perselisihan THR harus lebih cepat, agar pekerja tidak harus menunggu bertahun-tahun untuk mendapatkan haknya.
“Selain penegakan hukum, edukasi dan sosialisasi mengenai hak pekerja juga harus ditingkatkan. Banyak pekerja yang belum memahami hak-hak mereka sepenuhnya, sehingga sering kali pasrah ketika menghadapi pelanggaran dari pihak perusahaan,” jelasnya.
Ia pun mendorong Pemerintah, serikat pekerja, dan media untuk bekerja sama dalam memberikan informasi yang lebih luas kepada pekerja agar mereka bisa memperjuangkan haknya dengan lebih efektif.
Edy menegaskan bahwa THR bukan sekadar formalitas, melainkan bentuk penghargaan bagi mereka yang telah bekerja keras dan memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, Pemerintah dan perusahaan harus memastikan bahwa hak pekerja ini dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku.
(SUBEKAN – Harianmuria.com)
