SEMARANG, Harianmuria.com – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) menanggapi keluhan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jateng terkait penurunan okupansi hotel yang terjadi akibat berkurangnya kegiatan pemerintahan, termasuk rapat dan perjalanan dinas.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, menyampaikan bahwa Pemprov Jateng tetap menganggarkan perjalanan dinas dan kegiatan rapat, meskipun ada efisiensi pada beberapa komponen belanja.
“Kalau ditanya masih dianggarkan atau tidak, ya anggaran kita masih ada. Namun, keluhan dari teman-teman PHRI bukan hanya soal kegiatan di hotel, tapi juga perjalanan dinas yang mengharuskan menginap,” ujar Sumarno saat ditemui di Gedung DPRD Jateng, Selasa, 22 Juli 2025.
Perjalanan Dinas Tetap Jalan
Ia menjelaskan bahwa sejak awal, Pemprov Jateng tidak memangkas aktivitas perjalanan dinas secara signifikan. Namun, efisiensi dilakukan pada komponen uang harian yang biasa dibawa pulang oleh pegawai.
“Kami tidak ingin OPD (Organisasi Perangkat Daerah) memiliki alasan untuk tidak hadir dalam kegiatan hanya karena anggaran dipotong. Aktivitas tetap harus berjalan, terutama di wilayah Jawa Tengah,” jelasnya.
Menurut Sumarno, langkah efisiensi ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Presiden yang kemudian dituangkan dalam Peraturan Kepala Daerah (Perkada). Meski ada penyesuaian, anggaran operasional tetap aman dan kegiatan pemerintahan tetap berjalan seperti biasa.
“Kami justru mempertimbangkan teman-teman PHRI agar okupansi hotel tetap terisi. Yang dikurangi hanya uang harian. Namun anggaran sebenarnya masih cukup untuk menunjang aktivitas,” tegasnya.
Dengan adanya kebijakan ini, Pemprov Jateng berharap kegiatan pemerintahan tetap berjalan efektif tanpa mengabaikan dampak terhadap sektor pariwisata dan perhotelan, yang turut menjadi penggerak perekonomian daerah.
Sumber: Lingkar Network
Editor: Basuki
