JEPARA, Harianmuria.com – Sebagai upaya memenuhi kebutuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang terus meningkat, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara mengusulkan penambahan kuota LPG 3 kilogram sebesar 48,9 persen serta kuota BBM jenis solar dan pertalite sebesar 10 persen untuk tahun depan.
Asisten II Sekda Kabupaten Jepara Hery Yulianto, menjelaskan bahwa pertumbuhan jumlah UMKM di daerah ini menunjukkan tren yang positif. Hal itu disampaikan saat menjadi narasumber dialog interaktif yang dipandu oleh Penjabat (Pj) Bupati Jepara Edy Supriyanta, mengangkat tema “Dinamika Pembangunan di Jepara.” di Radio Kartini 94,2 FM Jepara, Sabtu, 2 November 2024.
“Saat ini, UMKM di Jepara mencapai lebih dari 81 ribu unit, dengan hampir 29 ribu di antaranya bergantung pada elpiji bersubsidi. Perkembangan ini luar biasa, tahun depan, kita coba mintakan tambahan. Kami berharap nanti dari Pertamina bisa merealisasikan,” ungkapnya.
Terkait kebutuhan elpiji di Karimunjawa, Herry menjelaskan jika kondisi geografis kepulauan tersebut mengakibatkan biaya distribusi yang lebih tinggi. Harga eceran tertinggi LPG di Jepara sebesar Rp18.000. Sedangkan di Karimunjawa mencapai Rp27.500 akibat adanya biaya operasional tambahan.
“Ada tambahan biaya operasional untuk ke sana, jadi ada selisih Rp 9.500 dengan harga yang ada di Jepara,” katanya.
Lebih lanjut, terkait upaya antisipasi lonjakan kebutuhan saat momen libur akhir tahun, pihaknya juga bakal mengajukan permohonan penambahan kuota fakultatif.
“Biasanya akan kita luncurkan di awal atau pertengahan Desember, sambil kita memantau ketersediaan di sana (Karimunjawa). Secara umum, ketersediaan LPG dan sembako di Jepara dipastikan tercukupi hingga akhir tahun,” imbuhnya.
Sementara itu, Pj Bupati Jepara, Edy Supriyanta mengingatkan para pengusaha besar, seperti restoran, untuk tidak menggunakan LPG subsidi 3 kilogram. Elpiji bersubsidi seharusnya digunakan untuk masyarakat miskin dan UMKM.
“Orang dengan ekonomi mampu, pengusaha besar, seperti restoran jangan menggunakan LPG subsidi 3 kilogram. Itu digunakan untuk masyarakat miskin dan UMKM,” tegasnya.
Dialog tersebut juga dihadiri Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda), Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinsospermasdes), Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH), serta anggota DPRD Jepara. (Lingkar Network | Tomi Budianto – Harianmuria.com)
