KUDUS, Harianmuria.com – Badan Promosi Pariwisata Daerah (BP2D) Kabupaten Kudus, Jawa Tengah mengusulkan agar ada pembangunan rest area wisata. Mengingat, jumlah wisatawan yang datang ke Kabupaten Kudus cukup tinggi. Khususnya para wisatawan yang berkunjung ke objek wisata religi.
Usulan ini disampaikan BP2D Kabupaten Kudus dalam acara Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kudus Tahun 2026 yang digelar di Pendopo Kabupaten Kudus pada Rabu (22/1/2025).
Ketua BP2D Kabupaten Kudus Arif Hartawan mengatakan masukan ini penting untuk mendukung visi dan misi Bupati terpilih, terutama terkait penguatan daya tarik wisata, budaya, dan olahraga.
“Saat ini Kabupaten Kudus belum memiliki rest area yang memadai untuk mendukung sektor pariwisata. Sehingga kami mengusulkan pembangunan rest area,” ucapnya.
Ia mengusulkan pembangunan rest area yang dapat menampung minimal 50 bus. Nantinya, rest area itu bisa berfungsi sebagai tempat transit bagi bus peziarah maupun bus wisata lainnya.
Kemudian, rest area ini diharapkan juga dapat memfasilitasi pengaturan bus yang menuju Sunan Muria dan mempermudah koordinasi antara pelaku wisata dan pengunjung.
“Kami sebagai pegiat pariwisata memohon agar dibuatkan rest area yang bisa menampung bus wisata, sehingga perjalanan wisata dapat lebih terkoordinasi dengan baik,” ujarnya.
Selain itu, pihaknya juga mengaku berharap supaya ada regulasi yang mewajibkan wisatawan untuk menggunakan tour guide yang berasal dari Kabupaten Kudus.
“Ini tentu saja sebagai upaya untuk meningkatkan promosi wisata lokal,” imbuhnya.
Sebagai informasi, kegiatan konsultasi publik RKPD ini bertujuan untuk meminta pendapat dan pandangan dari masyarakat serta pemangku kepentingan dari berbagai komponen dalam proses perencanaan pembangunan daerah.
Acara ini juga menjadi sarana untuk menyelaraskan tujuan dan sasaran pembangunan dengan visi, misi, serta program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Kudus Terpilih untuk periode 2025-2030.
Dengan adanya masukan dari para pemangku kepentingan, diharapkan dokumen RKPD Tahun 2026 dapat disempurnakan dan menjadi pedoman dalam penyusunan kebijakan, program pembangunan, serta anggaran untuk tahun 2026 mendatang. (NISA HAFIZHOTUS SYARIFA – Harianmuria.com)
