BADUNG, Harianmuria.com – Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri, menegaskan bahwa partainya tidak akan menjadi oposisi, melainkan akan mengambil peran sebagai penyeimbang kritis terhadap kebijakan pemerintah.
Pernyataan ini disampaikan Megawati dalam pidato politik penutupan Kongres Ke-6 PDIP yang digelar di Bali Nusa Dua Convention Center, Badung, Bali, pada Sabtu, 2 Agustus 2025.
“Peran kita adalah memastikan bahwa pembangunan nasional tetap berada pada rel konstitusi,” tegas Megawati.
Ia menyebutkan, sikap tersebut merupakan keputusan resmi partai yang telah dibahas dan disepakati dalam forum kongres. Megawati juga menegaskan bahwa PDIP akan bersikap kritis dan konstruktif, menjaga agar pemerintahan tetap berpijak pada kepentingan rakyat dan konstitusi.
Demokrasi Bukan Sistem Blok-Blokan
Mega menjelaskan, dalam sistem pemerintahan presidensial seperti di Indonesia, tidak dikenal istilah oposisi dan koalisi sebagaimana pada sistem parlementer. Oleh karena itu, ia menilai masih banyak kesalahpahaman terkait peran partai politik pasca-pemilu.
“Demokrasi Indonesia bukan demokrasi blok-blokan kekuasaan, tetapi demokrasi yang bertumpu pada kedaulatan rakyat dan konstitusi,” ujarnya.
PDIP: Partai Ideologis Penjaga Konstitusi
PDIP, kata Mega, adalah partai ideologis yang berdiri di atas kebenaran, berpihak kepada rakyat, dan bersikap tegas sebagai penyeimbang, demi menjaga arah pembangunan nasional tetap sesuai dengan amanat konstitusi dan kepentingan rakyat.
“Konstitusi itu yang paling tinggi,” kata Presiden Ke-5 Republik Indonesia itu.
Megawati Kembali Jadi Ketua Umum PDIP
Dalam kongres tersebut, Megawati juga resmi dikukuhkan kembali sebagai Ketua Umum PDIP untuk periode 2025–2030. Selain pengukuhan, acara tersebut juga diisi dengan rapat komisi guna merumuskan arah kebijakan dan strategi partai ke depan.
Sumber: Antara/Lingkar Network
Editor: Basuki
