BANDUNG, Harianmuria.com – Arus informasi yang semakin masif di media sosial menjadi perhatian serius Anggota Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat (Jabar), Rafael Situmorang. Ia menilai, banjirnya konten digital tanpa verifikasi telah mengaburkan batas antara jurnalisme profesional dan unggahan buzzer yang tidak bertanggung jawab.
“Ketika semua dianggap sebagai ‘media’, kerja jurnalistik yang serius jadi tidak dihargai. Wartawan profesional disamakan dengan pemilik akun medsos. Ini bisa mematikan profesi pers yang sesungguhnya,” tegas Rafael di Bandung, Sabtu, 12 Juli 2025.
Pers Bukan Sekadar Bikin Konten
Menurut Rafael, pers adalah produk jurnalistik yang tunduk pada etika, verifikasi, dan tanggung jawab hukum. Ia menegaskan, masyarakat saat ini sangat rentan tertipu oleh informasi menyesatkan yang dibungkus dalam kemasan viral.
“Pers bukan sekadar membuat konten. Ini pekerjaan yang berstandar, punya etika dan tanggung jawab. Kalau tidak dibedakan, masyarakat bisa mudah termakan hoaks, apalagi menjelang pemilu atau dalam kondisi krisis,” jelasnya.
Dorong Anggaran untuk Media Resmi Jabar
Rafael mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar agar lebih selektif dalam menyalurkan anggaran komunikasi publik. Menurutnya, dukungan harus diberikan kepada media yang berbadan hukum dan terverifikasi Dewan Pers, bukan buzzer atau akun anonim.
“Anggaran komunikasi publik harus disalurkan ke media yang sah dan kredibel. Jangan ke buzzer atau akun abal-abal,” ujarnya tegas.
Demokrasi Butuh Pers Lokal yang Kuat
Lebih lanjut, politisi PDI Perjuangan dari daerah pemilihan Kota Bandung dan Cimahi ini mengajak seluruh pihak – termasuk pemerintah daerah dan lembaga pendidikan – untuk memperkuat literasi media dan menghidupkan kembali peran pers lokal sebagai pilar demokrasi.
“Kalau demokrasi ingin sehat, maka pers lokal harus diperkuat. Jangan biarkan suara jurnalis tenggelam di tengah hiruk-pikuk algoritma media sosial,” pungkasnya.
(LINGKAR NETWORK – Harianmuria.com)
