GROBOGAN, Harianmuria.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Grobogan kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan APBD tahun 2024. Ini menjadi capaian WTP ke-10 berturut-turut bagi Pemkab Grobogan.
Namun, capaian tersebut tidak membuat seluruh fraksi di DPRD Grobogan menutup mata terhadap berbagai persoalan. Dalam Rapat Paripurna (Rapur) DPRD, Senin, 30 Juni 2025, sejumlah fraksi menyoroti serapan belanja daerah yang rendah serta temuan-temuan BPK yang dinilai perlu segera ditindaklanjuti.
Dalam Rapur dengan agenda Pemandangan Umum Fraksi terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024, seluruh fraksi memberikan apresiasi atas capaian opini WTP ke-10 secara berturut-turut, tetapi sejumlah catatan kritis turut disampaikan.
Fraksi Hanura, PPP, PDIP, dan PKB menyoroti belanja daerah yang tidak terserap maksimal. “Kami menyoroti rendahnya serapan belanja di sejumlah dinas dan peningkatan sumber pendapatan,” kata M Qanniexa, juru bicara Fraksi Hanura.
Fraksi PPP mencatat bahwa belanja modal untuk jalan, jaringan, dan irigasi hanya terserap 33,07 persen, sementara belanja aset tetap lainnya hanya 32,42 persen. Belanja sektor pendidikan untuk pembinaan minat dan bakat siswa hanya terealisasi 75,25 persen.
“Anggaran yang tersisa terlalu besar. Ini pertanda bahwa perencanaan belum matang,” ujar Amin Rois Abdul Ghoni, juru bicara PPP.
Fraksi PDIP juga menyesalkan rendahnya serapan anggaran di sektor pendidikan, terutama dalam pengembangan karier guru SMP. Mereka juga mempertanyakan turunnya pendapatan RSU Ki Ageng Getas Pendowo Gubug.
Fraksi PKB menjadi salah satu yang paling vokal terhadap temuan BPK. Beberapa masalah yang disoroti antara lain honorarium yang tidak sesuai ketentuan, selisih tunjangan PPPK, dana bantuan RTLH yang digunakan oleh perangkat desa, dan kekurangan volume pekerjaan senilai ratusan juta rupiah
“Jika tidak segera dikembalikan, kami sarankan Bupati menjatuhkan sanksi,” tegas jubir PKB, Harnomo.
Fraksi Gerindra dan Hanura mengapresiasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang melampaui target hingga 108 persen. Namun mereka meminta kejelasan sektor-sektor pajak dan retribusi yang menyumbang kenaikan tersebut.
“Kami ingin tahu sektor mana yang paling dominan menyumbang PAD,” kata Miftahuddin Alif Sugeng, jubir Gerindra.
Fraksi Hanura meminta detail pendapatan dari BPPKAD, Dinas Kesehatan, Disporabudpar, dan Dinas Perhubungan.
Fraksi Karya Demokrat menyoroti pencurian aset daerah dan meminta penegakan hukum oleh Satpol PP serta pihak kepolisian. Mereka juga menekankan pentingnya perbaikan jembatan dan infrastruktur jalan yang rusak.
Fraksi PPP juga mengusulkan pengalokasian anggaran khusus dalam APBD 2025 untuk mendukung siswa berprestasi agar dapat mengikuti lomba hingga tingkat nasional tanpa membebani wali murid.
(AHMAD ABROR – Harianmuria.com)
