BLORA, Harianmuria.com – Dinas Kesehatan Daerah (Dinkesda) Blora telah menerbitkan 59 Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG).
SLHS menjadi syarat utama agar dapur MBG memperoleh izin operasional dari Badan Gizi Nasional (BGN). Selain SLHS, Dinkesda Blora juga menerbitkan sertifikat pelatihan bagi relawan di 66 SPPG.
“Sertifikat bagi penjamah pangan atau relawan berlaku seumur hidup, sementara SLHS dapur MBG berlaku tiga tahun,” ujar Tutik, Kepala Sub Koordinator Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja, dan Olahraga (KLK2O), Minggu, 23 November 2025.
Dijelaskan, SPPG merupakan unit pelaksana program MBG yang mengolah dan mendistribusikan makanan bergizi bagi siswa, ibu hamil, balita, dan ibu menyusui.
Menurut Tutik, setiap dapur MBG wajib memiliki SLHS sebagai bukti pemenuhan standar kebersihan dan keamanan pangan sebelum beroperasi.
“SLHS merupakan bentuk pengawasan preventif pemerintah agar pelaku usaha pangan menempatkan aspek kesehatan lingkungan sebagai prioritas,” jelasnya.
Pemeriksaan Ketat Melalui IKL
Penilaian SLHS dilakukan melalui Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL) yang mencakupmencakup kebersihan dapur, penyimpanan bahan makanan, hingga fasilitas pengelolaan limbah.
Pemeriksaan dilakukan oleh petugas sanitasi lingkungan dengan memperhatikan indikator seperti kualitas air bersih, pengelolaan sampah, sistem ventilasi, drainase, penyimpanan bahan makanan kering dan basah, serta ketersediaan sarana cuci tangan yang higienis.
59 Dapur MBG Kantongi SLHS
Dengan diterbitkannya sertifikat SLHS, dapur MBG dinyatakan aman untuk mengolah dan menyajikan makanan. Selain itu, SLHS berfungsi sebagai sarana pembinaan agar pelaku usaha menjaga kualitas kebersihan secara berkelanjutan.
“Kami berharap para pelaku usaha kuliner di Blora terus mempertahankan standar higienitasnya. Keamanan pangan bukan hanya soal perizinan, tetapi tanggung jawab moral kepada konsumen,” tambah Tutik.
Hingga awal November, 59 dapur MBG telah mengantongi SLHS dari Dinkesda Blora. Langkah ini menjadi komitmen pemerintah daerah untuk memastikan seluruh jasa boga memenuhi standar higiene sanitasi.
Tutik mengungkapkan bahwa tim sanitasi Dinkesda turun langsung melakukan IKL di setiap dapur. Pemeriksaan dilakukan menyeluruh, mulai dari kondisi dapur, sumber air, pengelolaan limbah, hingga perilaku higienis pekerja.
Dinkesda Blora juga mendorong seluruh pelaku usaha memahami bahwa penerapan sanitasi bukan sekadar pemenuhan administrasi, tetapi bentuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap produk pangan yang dihasilkan.
2.950 Penjamah Pangan Bersertifikat
Setiap dapur MBG memiliki relawan antara 47–50 orang, termasuk kepala dapur, ahli gizi, akuntan, dan penjamah pangan. Dengan 59 dapur yang telah tersertifikasi, total diperkirakan terdapat sekitar 2.950 relawan bersertifikat penjamah pangan yang telah memenuhi standar higiene sanitasi di Kabupaten Blora.
Jurnalis: Eko Wicaksono
Editor: Basuki
