BLORA, Harianmuria.com – Kabupaten Blora menerima dua armada bus sekolah dari pemerintah pusat. Namun, dari dua unit tersebut, hanya satu bus yang akan dikelola langsung oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora mulai tahun 2026.
Sementara itu, satu bus lainnya dialokasikan khusus untuk SMK NU Kedungtuban melalui usulan Pokok Pikiran (Pokir) DPR RI.
Ajukan 4 Armada, Hanya 1 Disetujui
Kabid Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) Dinas Perumahan, Permukiman, dan Perhubungan (Dinrumkimhub) Blora, Sunyoto, menjelaskan bahwa Pemkab sebelumnya mengusulkan empat armada bus sekolah ke Kementerian Perhubungan.
Namun, hanya satu bus berkapasitas 28 penumpang yang disetujui dan direncanakan mulai beroperasi pada tahun 2026.
“Usulan ke Kementerian empat armada, namun yang disetujui hanya satu,” ungkap Sunyoto, Senin, 8 Desember 2025.
Sementara itu, satu armada untuk SMK NU Kedungtuban merupakan hasil usulan pribadi pihak sekolah yang didukung alokasi Pokir DPR RI.
Baca juga: Pemkab Blora Ajukan Bantuan 4 Armada Bus Sekolah Gratis ke Kemenhub RI
Pelajar Nikmati Layanan Bus Gratis
Bus sekolah tersebut akan mulai beroperasi pada 2026 dengan dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Blora.
“Anggaran operasional kita mulai 2026. Bus sekolah ini gratis sebagai wujud kehadiran Pemkab dalam memenuhi kebutuhan transportasi pelajar,” jelas Sunyoto.
Pemkab Kaji Jalur Kunduran–Blora
Dinrumkimhub bersama Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Blora tengah membahas jalur operasional bus. Kajian awal memprioritaskan jalur Kunduran–Blora, yang melintasi sedikitnya 10 titik sekolah, terutama SMP dan SMA sederajat.
“Setidaknya ada 10 titik sekolah dari SMP dan SMA sederajat. Beberapa SD juga ada, tapi untuk SD dominan dekat dengan rumah,” terangnya.
Menurut Sunyoto, satu armada bus sekolah mampu mengurangi penggunaan kendaraan pribadi oleh pelajar, meskipun kuota tersebut kemungkinan belum mencukupi.
“Antusias siswa cukup tinggi. Bahkan kalau hanya satu armada kemungkinan kurang, mengingat satu sekolah SMA bisa mencapai seribu siswa,” jelasnya.
Dukung Program Sekolah Rakyat
Bus sekolah yang diterima Pemkab Blora juga akan difungsikan sebagai sarana pendukung sekolah rakyat, terutama untuk kegiatan edukatif di luar sekolah.
“Jika sekolah rakyat butuh untuk kegiatan pesiar pada hari Minggu, bus ini bisa digunakan. Ini sejalan dengan program Presiden Prabowo bahwa bus sekolah harus menunjang kegiatan sekolah rakyat,” tambah Sunyoto.
Pemkab Blora Siap Penuhi 6 Komitmen
Sebelumnya diberitakan, Pemkab Blora mengajukan permohonan ke Kementerian Perhubungan untuk bantuan empat armada bus sekolah gratis. Perkiraan anggaran yang dibutuhkan sekitar Rp5,59 miliar, dengan asumsi satu armada senilai Rp1,4 miliar.
Dalam proposal ke Kemenhub, Pemkab Blora menyatakan kesanggupan memenuhi enam komitmen pengelolaan bus sekolah, meliputi pengoperasian berkelanjutan, pengelolaan kelembagaan, peningkatan pelayanan transportasi pelajar, dukungan teknis dan administrasi, penyediaan fasilitas pendukung, serta pelaporan operasional secara berkala.
Jurnalis: Eko Wicaksono
Editor: Basuki
