BLORA, Harianmuria.com – Sebanyak 172 paket Makanan Bergizi Gratis (MBG) untuk balita, ibu hamil (bumil), dan ibu menyusui di Desa Karangtalun, Kecamatan Banjarejo, Blora terpaksa dikembalikan pada Senin, 6 Oktober 2025. Keterlambatan pengiriman yang melewati batas waktu dan kualitas makanan yang dinilai tidak layak menjadi pemicu utama penolakan tersebut.
Kepala Desa Karangtalun, Srihati, mengungkapkan kekecewaannya terhadap program yang seharusnya membantu meningkatkan gizi warganya. Menurutnya, pengiriman MBG pada hari Senin baru tiba pukul 13.00 WIB, jauh dari jadwal yang seharusnya sebelum tengah hari.
“Sesuai jadwal, menu seharusnya tiba sebelum zuhur, sekitar pukul 11.00. Saya bahkan sudah menelepon dan menegaskan jika kiriman datang lebih dari jam 11 siang, tidak akan kami terima,” ujar Srihati melalui sambungan telepon pada Kamis, 9 Oktober 2025.
Menu Dinilai Tak Layak untuk Balita
Selain soal keterlambatan, warga juga kecewa dengan kualitas dan rasa makanan yang jauh dari harapan. Srihati membeberkan keluhan warga mengenai menu yang disajikan, seperti tempe godok dan oseng-oseng kulit jagung (klobot) dengan taoge yang dianggap tidak pantas untuk balita.
“Makanannya tidak enak sama sekali. Masa balita dikasih oseng-oseng klobot? Sudah banyak laporan, makanannya tidak ada rasanya,” keluhnya.
Baca juga: Korwil SPPG Blora Tegur Keras Dapur MBG Tak Layak, Instruksikan Pembenahan dalam 7 Hari
Dapur MBG yang Viral karena Kebersihan Buruk
Persoalan ini menambah daftar panjang keluhan terhadap Dapur SPPG Sidomulyo, penyedia MBG di wilayah tersebut, yang belakangan menjadi sorotan karena masalah kebersihan.
“Dapur Sidomulyo yang sedang viral itu, tempatnya jorok sekali. Kondisi seperti itu ya tidak higienis,” tegas Srihati.
Ia bahkan menceritakan pengalaman pahit yang menimpa cucunya sendiri. “Cucu saya sempat diare akibat makan mi basi,” ungkapnya.
Masalah Logistik dan Upah Petugas
Di sisi lain, masalah logistik juga menambah kerumitan. Paket MBG diturunkan di balai desa untuk selanjutnya diambil oleh warga. Sebagai gantinya, petugas dapat upah Rp500 per paket.
“Kalau suruh mengantar, nanti kalau hilang suruh ganti. Siapa yang mau, Mas?” terang Srihati, menyoroti insentif yang tidak sepadan dengan tanggung jawabnya. Ia mengaku upah tersebut bahkan sudah dua minggu belum dibayarkan.
Untuk hari ini, Kamis, 9 Oktober 2025, menu yang dibagikan beberapa di antaranya adalah nasi, ikan lele, irisan mentimun, daun kol, sambal, semangka, dan susu.
Minta Pengelolaan MBG Diserahkan ke Desa
Menyikapi carut-marut ini, Srihati berharap ada evaluasi dalam pengelolaan program MBG. Ia mengusulkan agar pengelolaan diserahkan kepada pemerintah desa melalui Koperasi atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
“Harapan kami, lebih baik diserahkan ke koperasi atau BUMDes agar diolah oleh masing-masing desa. Pasti akan lebih sehat, lebih bersih, dan lebih terjamin,” pungkasnya.
Sementara itu, Jalal mitra MBG Desa Sidomulyo, Kecamatan Banjarejo belum memberikan respons terkait hal tersebut. Pesan maupun telepon oleh wartawan belum juga dibalas dan tidak diangkat.
Jurnalis: Subekan
Editor: Basuki
