KUDUS, Harianmuria.com – Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Kudus menilai penambahan pembelajaran bahasa asing dalam kurikulum perlu disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah.
Hal tersebut merespons arahan Presiden RI Prabowo Subianto untuk menambah pembelajaran bahasa asing, seperti Portugis dan Prancis, di pendidikan dasar hingga menengah.
Ketua PGRI Kudus, Ahadi Setiawan, mengatakan penerapan arahan Presiden harus disesuaikan dengan karakteristik di sekolah.
“Kalau arahan atau gagasan itu baik, tentu kami menyambut positif. Namun, kita harus melihat daerah mana yang memungkinkan untuk menindaklanjutinya. Tidak bisa digeneralisasikan di setiap kota, setiap sekolah, maupun setiap provinsi,” ujarnya, Kamis, 4 Juni 2026.
Ahadi menjelaskan, sebagian sekolah di Kudus mungkin memiliki kapasitas untuk menambah pembelajaran bahasa asing. Namun, banyak sekolah yang masih menghadapi berbagai keterbatasan, mulai dari sarana dan prasarana, ketersediaan tenaga pengajar, hingga kesiapan peserta didik.
Menurutnya, pemerintah juga perlu mengevaluasi efektivitas pembelajaran bahasa asing yang telah berjalan selama ini. Ia menilai kemampuan bahasa Inggris siswa sebagai bahasa asing utama masih perlu ditingkatkan di banyak sekolah.
“Bahasa Inggris yang sudah diberikan selama ini saja pencapaian kemampuan peserta didiknya masih perlu menunjukkan perkembangan yang lebih signifikan. Jadi perlu dipertimbangkan secara matang jika akan menambah bahasa asing baru,” jelasnya.
Meski demikian, Ahadi melihat peluang penerapan bahasa asing tambahan dapat dilakukan secara bertahap. Ia menilai jenjang pendidikan menengah atas memiliki kesiapan yang lebih baik dibandingkan pendidikan dasar untuk mengadopsi program tersebut.
“Kalau diterapkan mungkin bisa dimulai di tingkat SLTA. Namun, tetap tidak bisa semua sekolah, kabupaten, atau provinsi menjalankannya secara sama. Tantangan global memang menuntut generasi muda memiliki kemampuan yang lebih baik, termasuk penguasaan bahasa asing,” paparnya.
Selain kesiapan siswa, Ahadi menegaskan ketersediaan tenaga pendidik harus menjadi perhatian utama pemerintah sebelum kebijakan tersebut diterapkan. Pasalnya, kebutuhan guru di berbagai mata pelajaran hingga saat ini masih menjadi persoalan di sejumlah daerah.
“Kesiapan tenaga pendidik harus menjadi perhatian utama. Jika pemerintah memiliki gagasan seperti itu tentu bagus, tetapi harus dipersiapkan terlebih dahulu. Saat ini guru bahasa asing tertentu seperti Jepang, Korea, atau Mandarin saja masih terbatas. Bahkan guru mata pelajaran utama pun di sejumlah daerah masih membutuhkan tambahan,” jelasnya.
Ia berharap setiap kebijakan pendidikan yang dirancang pemerintah benar-benar didasarkan pada kondisi nyata di lapangan. Dengan begitu, program yang diterapkan dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat optimal bagi peserta didik tanpa menambah beban sekolah.
“Gagasan itu baik untuk masa depan, tetapi kebutuhan di bawah harus dilihat secara komprehensif, termasuk kesiapan guru yang nantinya akan mengajar,” tandasnya.
Jurnalis: Ahmad Abror
Editor: Ulfa
