KUDUS, Harianmuria.com – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) ikut terlibat menangani permasalahan banjir di Kabupaten Kudus.
Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto meninjau langsung wilayah terdampak banjir sekaligus memantau kebutuhan warga terdampak banjir yang mengungsi tercukupi dengan baik.
Sejumlah bencana terjadi di Kudus Sejak 10 hingga 16 Januari 2026. Longsor terjadi di dua kecamatan, kemudian banjir melanda 38 desa di tujuh kecamatan wilayah Kabupaten Kudus.
Tercatat sekitar 47.000 jiwa terdampak bencana dan sekira 2.000 warga mengungsi di 11 titik posko pengungsian.
Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menyampaikan bahwa Presiden Republik Indonesia turut menyampaikan keprihatinan atas bencana banjir yang melanda Kabupaten Kudus.
“Bapak Presiden menyampaikan rasa prihatin dan meminta agar penanganan dilakukan secara cepat, terpadu, dan terkoordinasi. BNPB terus berkoordinasi dengan Bupati dan Forkopimda untuk memastikan penanganan bencana berjalan optimal,” ujarnya saat meninjau di posko pengungsian Aula DPRD Kabupaten Kudus, Jumat, 16 Januari 2026.
Untuk langkah jangka pendek, BNPB bersama pemerintah daerah telah melaksanakan operasi modifikasi cuaca yang dimulai sejak dua hari lalu guna mencegah banjir susulan.
“Kami berharap dalam satu hingga dua hari ke depan intensitas hujan dapat berkurang sehingga kondisi segera membaik,” katanya.
Sementara itu, Bupati Kudus Sam’ani Intakoris menjelaskan bencana hidrometeorologi tersebut berdampak cukup luas.
“Kami bersyukur soliditas Forkopimda, relawan, dan seluruh unsur terus terjaga. Saat ini kebutuhan dasar para pengungsi pada prinsipnya telah terpenuhi,” ujar Sam’ani.
Ia mengatakan, dukungan logistik berasal dari berbagai pihak, di antaranya BNPB, Kementerian Sosial, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Bulog, serta sektor swasta.
Meski demikian, masih dibutuhkan tambahan bantuan berupa popok (diapers), minyak angin, dan pakaian dalam.
“Logistik cukup, tetapi kebutuhan spesifik pengungsi tetap kami pantau agar penanganan benar-benar optimal,” tambahnya.
Terkait penyebab banjir, Bupati menjelaskan bahwa beberapa sungai merupakan kewenangan pemerintah pusat di bawah Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS).
Normalisasi Sungai Wulan telah dilakukan, sementara Sungai Juwana (JU 1 dan JU 2) masih memerlukan penanganan lanjutan.
Selain itu, terdapat dua jembatan kuno dengan struktur penyangga di bawah jembatan yang menghambat aliran air.
Sebagai solusi jangka panjang, Pemkab Kudus mengusulkan pembangunan empat embung tambahan di Desa Setrokalangan, Banget, Mejobo, dan Bulungcangkring guna mengurangi risiko banjir ke depan.
Jurnalis: Nisa Hafizhotus Syarifa
Editor: Ulfa
