JEPARA, Harianmuria.com – Sebanyak 17 madrasah di Kabupaten Jepara mendapat bantuan revitalisasi melalui program bantuan presiden (Banpres) Prabowo Subianto. Setiap madrasah penerima program tersebut setidaknya mendapat alokasi anggaran Rp1 miliar.
Program revitalisasi tersebut ditargetkan selesai pada akhir 2026. Selain memperbaiki kondisi bangunan, program itu diarahkan untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana penunjang kegiatan belajar mengajar.
Salah satu penerima program tersebut yakni MTs Darul Ulum di Desa Srikandang, Kecamatan Bangsri. Peresmian program revitalisasi dilakukan oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abdul Wachid bersama Bupati Jepara Witiarso Utomo dan Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Jepara Akhsan Muhyiddin.
Peresmian berlangsung dalam kegiatan Ngobrol Pendidikan Islam (NGOPI) bersama Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abdul Wachid, Jumat, 18 September 2026 sore.
Abdul Wachid mengatakan, revitalisasi madrasah tidak hanya berorientasi pada perbaikan fisik bangunan. Program tersebut diharapkan turut memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas pendidikan.
Menurutnya, program revitalisasi Banpres di wilayah Jepara, Kudus, dan Demak menyasar total 41 madrasah.
“Kami berharap dengan sekolah yang bagus kualitas pendidikan juga lebih oke,” ujar legislator Partai Gerindra tersebut.
Selain peningkatan fasilitas pendidikan, Abdul Wachid menilai kesejahteraan tenaga pendidik juga perlu mendapat perhatian. Ia menyoroti masih rendahnya honor yang diterima sebagian guru madrasah dan guru ngaji.
Ia menyebut, sejumlah guru madrasah dan guru ngaji masih menerima honor sekitar Rp200 ribu hingga Rp300 ribu per bulan. Kondisi tersebut menjadi salah satu hal yang tengah diperjuangkannya untuk ditingkatkan.
“Madrasah dan guru ngaji yang setiap bulan hanya mendapat Rp200-300 ribu rupiah. Paling tidak sebulan bisa Rp1,5 juta. Ini sedang kami perjuangkan,” jelas wakil rakyat asal Margoyoso, Kalinyamatan, Jepara, tersebut.
Sementara itu, Bupati Jepara Witiarso Utomo mengatakan, sektor pendidikan menjadi salah satu perhatian Pemkab Jepara. Menurutnya, ketersediaan fasilitas pendidikan yang layak diperlukan untuk menunjang proses belajar mengajar sekaligus meningkatkan mutu pendidikan.
“Dalam membangun bidang pendidikan, saya ingin anak-anak kita mendapatkan tempat belajar yang layak, guru mendapatkan perhatian dan penghargaan yang pantas, mutu pembelajaran bisa terus ditingkatkan,” kata Witiarso.
Ia menambahkan, Pemkab Jepara juga berupaya memastikan anak-anak dari keluarga kurang mampu tetap memiliki kesempatan untuk melanjutkan pendidikan hingga jenjang yang lebih tinggi.
Menurut Witiarso, Pemkab Jepara tahun ini mengalokasikan anggaran hibah sebesar Rp11,2 miliar untuk 132 lembaga pendidikan. Bantuan tersebut diberikan dalam bentuk hibah fisik maupun nonfisik.
“Di saat yang sama, 390 satuan pendidikan yang menjadi kewenangan kami juga telah ditetapkan sebagai penerima manfaat program revitalisasi sarana pendidikan dari Kemendikdasmen,” ujarnya.
Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Jepara Akhsan Muhyiddin mengatakan, alokasi bantuan revitalisasi untuk 17 madrasah di Jepara merupakan jumlah terbanyak di Jawa Tengah.
Ia menyatakan, Kemenag Jepara akan berupaya agar Kabupaten Jepara kembali mendapatkan alokasi bantuan revitalisasi madrasah dengan jumlah yang sama pada tahun depan.
Program tersebut tidak hanya mencakup perbaikan fisik bangunan, tetapi juga peningkatan sarana pembelajaran. Akhsan menyebut setiap madrasah penerima bantuan direncanakan mendapatkan empat unit Interactive Flat Panel (IFP) untuk mendukung proses belajar mengajar.
Selain revitalisasi, terdapat program bantuan pendidikan lainnya bagi madrasah, salah satunya Program Indonesia Pintar (PIP). Akhsan menegaskan, madrasah negeri maupun swasta memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh manfaat dari program tersebut.
“Semua bisa mendapatkan kesempatan yang sama untuk mendapatkan PIP. Tidak hanya negeri, tapi madrasah juga dapat,” ujarnya.
Jurnalis: Tomi Budianto
Editor: Sekar
