JAKARTA, Harianmuria.com – Indonesian Diaspora Network (IDN) Global mendorong pembentukan forum terpadu untuk memperkuat pelindungan dan pemberdayaan anak pekerja migran Indonesia (PMI). Langkah itu dinilai penting agar penanganan isu anak PMI tidak lagi berjalan secara terpisah di masing-masing lembaga.
Usulan itu disampaikan Presiden IDN Global Nathalia Widjaja dalam Diskusi Publik Nasional bertajuk Anak Pekerja Migran Indonesia; Tantangan, Pelindungan, dan Masa Depan di Aula Abdurrahman Wahid, Kantor Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI), Jakarta, Senin (27/7/2026).
Nathaila mengatakan pihaknyanya selama ini aktif bersinergi dengan berbagai kementerian dan lembaga dalam memberikan pelindungan kepada anak-anak PMI, baik di dalam maupun luar negeri.
Menurutnya, program yang dijalankan IDN Global berfokus pada pengawasan pemenuhan hak anak, gerakan orang tua asuh untuk memperluas akses pendidikan, serta penanganan berbagai persoalan sosial yang dihadapi anak-anak PMI.
Nathalia menegaskan IDN Global berkomitmen mendukung pelindungan dan pemberdayaan pekerja migran beserta keluarganya melalui pendekatan yang menyeluruh, mulai dari advokasi, pelindungan hingga pemberdayaan.
"Melalui moto kami, connecting the dots, expanding the opportunity, and promoting shared prosperity for Indonesia and its diaspora, kami ingin membangun kesejahteraan bersama bagi diaspora Indonesia, termasuk pekerja migran Indonesia dan anak-anak mereka," katanya.
Ia menjelaskan, komitmen tersebut juga menyasar anak-anak pekerja migran yang menghadapi persoalan administrasi maupun status kewarganegaraan yang belum jelas.
Menurut Nathalia, masih ada kelompok anak PMI yang sulit dijangkau pemerintah karena orang tuanya memiliki persoalan keimigrasian atau status hukum di negara tempat tinggalnya.
"Barangkali kementerian belum bisa langsung menjangkau mereka karena persoalan status imigrasi. Namun kami berkomitmen melakukan home visit dan memberikan pelayanan kepada teman-teman yang sulit dijangkau oleh kementerian maupun perwakilan RI," ujarnya.
Nathalia berharap diskusi tersebut menjadi awal terbentuknya sinergi lintas sektor dalam menangani persoalan anak PMI secara lebih terintegrasi.
Ia mengusulkan pembentukan forum bersama yang melibatkan pemerintah, lembaga pelindungan anak, organisasi masyarakat, dan diaspora agar kebijakan serta program bagi pekerja migran Indonesia dan anak-anak mereka dapat dirumuskan secara lebih terpadu.
"Kami berharap isu anak pekerja migran Indonesia tidak lagi dibahas secara terpisah oleh masing-masing pemangku kepentingan. Mari melangkah bersama melalui forum pelindungan dan pemberdayaan pekerja migran Indonesia beserta anak-anaknya agar kita bisa merumuskan langkah yang lebih besar untuk Indonesia yang lebih baik," katanya.
Diskusi publik tersebut dihadiri Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronika Tan, Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia Aris Adi Leksono, Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani, Direktur Jenderal Pemberdayaan KP2MI Muh Fachri, Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri Heni Hamidah, Duta Besar RI untuk Malaysia periode 2020–2025 Dato' Indera Hermono, serta Ketua Umum Lembaga Perlindungan Anak Indonesia Seto Mulyadi.
Jurnalis: Lingkarnews Network
