REMBANG, Harianmuria.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rembang tidak ingin memberatkan orang tua terkait Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pakaian Seragam Sekolah bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
Bupati Rembang, Abdul Hafidz mengatakan bahwa pihak sekolah diminta untuk tidak memaksa siswa untuk mengenakan baju adat yang dapat memberatkan bagi para orang tua. Selain itu, sekolah juga dilarang melakukan pengadaan seragam baju adat.
“Pak Kepala Dinas, sudah menyampaikan ke anak didik yang penting tidak memberatkan pada wali murid. Jangan dipaksakan dan jangan ada pengadaan,” imbuhnya.
Hafidz menerangkan, berdasarkan Permendikbud Ristek nomor 50 tahun 2022 penggunaan baju adat untuk siswa akan mulai berlaku di tahun ajaran 2023/2024. Ada 3 seragam sekolah baru bagi siswa pada jenjang Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) meliputi seragam nasional, pramuka, dan pakaian adat.
Pejabat asal Pamotan tersebut menyebutkan, khusus rencana penggunaan baju adat yang dipakai setiap hari Kamis cukup berupa sarung batik Lasem, baju putih, dan peci.
Menurutnya seragam itu tidak memberatkan masyarakat karena berdasarkan pada survei yang dilakukannya, masyarakat di wilayahnya menjadikan sarung batik dan peci sebagai pakaian sehari-hari.
Sementara itu, Kepala Dindikpora Kabupaten Rembang, Sutrisno menyampaikan dengan adanya pemakaian baju adat setelan ala santri, akan menjadi ciri khas Kabupaten Rembang sebagai kota santri.
“Biar kita punya ciri khas,” ujarnya.
Ia menuturkan rencana penggunaan baju adat itu diperuntukkan kepada tenaga pendidik hingga anak didik di wilayah kerjanya. (Lingkar Network | R Teguh Wibowo – Harianmuria.com)
