JAKARTA, Harianmuria.com — Direktur Geopolitik GREAT Institute sekaligus dosen Hubungan Internasional UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Teguh Santosa, membeberkan realitas empiris berupa keberhasilan pembangunan di Sahara Maroko dalam sidang Komite 4 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang membidangi masalah dekolonisasi.
Kehadiran Teguh sebagai petisioner untuk keempat kalinya ini menyoroti bagaimana hak atas pembangunan telah diwujudkan secara nyata melalui transformasi ekonomi, infrastruktur strategis, hingga tingkat partisipasi demokrasi yang tinggi di wilayah tersebut.
Dalam pemaparannya, belum lama ini, Teguh menegaskan bahwa hak atas pembangunan bukan sekadar konsep abstrak atau retorika normatif dalam Deklarasi PBB 1986, melainkan hak asasi fundamental bagi setiap individu dan komunitas.
Ia menggarisbawahi platform New Development Model (Model Pembangunan Baru) 2015 yang berhasil mengubah wajah kota-kota seperti Laayoune dan Dakhla menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang dinamis.
“Saat berkunjung ke Dakhla pada Agustus 2024, saya menyaksikan sendiri besarnya kemajuan ini. Bukti nyata komitmen untuk meningkatkan kualitas hidup warga secara berkelanjutan,” ujar Teguh.
Kemajuan tersebut didukung oleh pembangunan infrastruktur masif, seperti jalan tol Tiznit–Dakhla dan Pelabuhan Atlantik Dakhla, yang mengintegrasikan kawasan Sahara ke dalam koridor perdagangan Atlantik dan Afrika Barat.
Selain itu, investasi pada energi terbarukan dan fasilitas desalinasi air turut memperkuat kemandirian sumber daya di wilayah itu.
Dari aspek sosial dan demokrasi, tingkat partisipasi pemilih di Provinsi Selatan pada pemilu 23 September lalu mencapai angka impresif antara 60 hingga 80 persen, mencerminkan tingginya kepercayaan masyarakat terhadap institusi nasional.
Proses demokratisasi ini juga diperkuat dengan penunjukan Fatima Ezzahra El Mansouri sebagai Kepala Pemerintahan oleh Raja Mohammed VI, menjadikannya perempuan Maroko pertama yang menduduki posisi tersebut.
Capaian-capaian tersebut turut memperluas dukungan internasional terhadap kedaulatan Maroko, yang dibuktikan dengan pembukaan berbagai konsulat jenderal asing di Laayoune dan Dakhla serta dukungan dari lebih dari 130 negara anggota PBB.
Melihat perkembangan ini, Teguh berpandangan bahwa Resolusi Dewan Keamanan PBB 2797 (2025) yang mendukung Rencana Otonomi di bawah kedaulatan Maroko harus menjadi panduan utama penyelesaian politik yang langgeng.
Ia menilai sudah saatnya komunitas internasional memanfaatkan momentum positif ini demi mewujudkan stabilitas, martabat, dan perdamaian abadi.
Sidang Komite 4 PBB tahun ini sendiri diikuti oleh lebih dari 100 petisioner yang membahas sengketa Sahara Maroko atau yang dikenal sebagai Sahara Barat.
Wilayah ini memiliki sejarah panjang sebagai bagian dari teritori Kerajaan Maroko yang diikat oleh hubungan historis, kultural, serta sumpah kesetiaan (bay'ah) antara suku-suku setempat dengan Sultan Maroko, sebelum sempat jatuh ke tangan Spanyol pada masa kolonial.
Editor: Asih
