SEMARANG, Harianmuria.com – Memasuki usia ke-81 Provinsi Jawa Tengah, berbagai pembangunan infrastruktur terus digenjot. Jalan provinsi diperbaiki, jembatan direhabilitasi, sementara embung dan jaringan irigasi dibangun untuk mendukung aktivitas ekonomi sekaligus memperkuat sektor pertanian.
Pembangunan tersebut diarahkan untuk menekan biaya logistik, meningkatkan daya saing ekonomi, serta mempercepat pemerataan pembangunan di berbagai wilayah Jawa Tengah.
Dari sisi jalan dan jembatan, pada akhir 2025 sepanjang 2.293,96 kilometer jalan provinsi berstatus mantap atau 94,01 persen dari total panjang jalan provinsi 2.440,12 kilometer. Sementara itu, sebanyak 22.733,45 meter jembatan berada dalam kondisi mantap atau 85,43 persen.
Dua contoh paket preservasi atau pemeliharaan jalan pada semester II-2025 adalah ruas jalan Parakan (Temanggung)-Patean (Kendal) dan ruas Jalan Wonosobo-Dieng (Banjarnegara). Keduanya dikerjakan pada periode Juli-Desember 2025 dan diresmikan pada 2026.
Kedua ruas tersebut merupakan jalur penghubung antardaerah yang memiliki peran penting dalam mendukung aktivitas perekonomian dan pariwisata.
“Terima kasih atas perbaikan jalan yang sudah dilakukan. Itu sangat bermanfaat dalam mendukung aktivitas sehari-hari masyarakat. Semoga jalan di titik lain juga dibangun agar semua ikut merasakan pembangunan yang dilakukan,” ujar Kepala Desa Ngadirejo Muhammad Abdillah Al Kafi.
Pada 2026, hingga triwulan II, tingkat kemantapan jalan provinsi tercatat 87,79 persen. Salah satu faktor yang memengaruhi penurunan tersebut adalah tingginya curah hujan sepanjang triwulan I-2026 yang mengikis lapisan aspal jalan. Hingga akhir 2026, tingkat kemantapan jalan ditargetkan kembali mencapai 94 persen.
Di bawah kepemimpinan Gubernur Ahmad Luthfi, Pemprov Jawa Tengah menyiapkan percepatan rehabilitasi jalan provinsi untuk mengembalikan tingkat kemantapan jalan minimal seperti tahun sebelumnya. Pemerintah juga menggelontorkan tambahan anggaran untuk menangani jalan rusak dan berlubang di berbagai daerah.
Prioritas diberikan pada ruas-ruas yang menjadi jalur utama masyarakat sekaligus berperan dalam menggerakkan perekonomian dan mendukung sektor pariwisata.
Pada 2026, peningkatan dan rehabilitasi jalan dilakukan di sejumlah wilayah, di antaranya ruas Singget-Doplang-Cepu di Kabupaten Blora, Jepara–Keling di Kabupaten Jepara, Wiradesa-Kajen di Kabupaten Pekalongan, serta jalur penyelamat Kalijambe yang menghubungkan Magelang dan Purworejo.
Tambahan anggaran yang diberikan Ahmad Luthfi juga diarahkan ke sejumlah ruas jalan di Brebes, Pemalang, dan Batang. Penanganan turut menyasar jalur perbatasan, seperti Randublatung-Cepu di Blora, serta ruas Ngadirojo-Biting dan Ngadirojo-Giriwoyo di Wonogiri yang berbatasan dengan Jawa Timur.
“Terima kasih Pak Gubernur mengalokasikan pembangunan jalan di Wonogiri. Setelah jadi, bisa bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan warga,” kata Kepala DPUPR Kabupaten Wonogiri, Prihadi Ariyanto.
Penanganan infrastruktur jalan juga dilakukan melalui kolaborasi pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan pemerintah pusat. Pada 2025, program Inpres Jalan Daerah (IJD) mengintervensi hingga tuntas 30 paket pekerjaan penanganan jalan dengan total panjang 132,62 kilometer. Puluhan paket tersebut tersebar di 19 kabupaten/kota.
Pada 2026, Ahmad Luthfi bersama para bupati dan wali kota juga telah mengusulkan kepada pemerintah pusat penanganan jalan sepanjang 36,30 kilometer serta jembatan sepanjang 249,70 meter.
Menurut Luthfi, pembangunan infrastruktur jalan menjadi salah satu strategi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi baru sekaligus mengembangkan sektor pariwisata Jawa Tengah. Infrastruktur yang baik akan memperlancar mobilitas masyarakat dan distribusi barang serta jasa antardaerah.
“Jalan ini kita banguan bukan sekadar fisiknya, tetapi agar pergerakan orang dan barang bisa berjalan dengan lancar dan aman. Kalau infrastrukturnya baik, konektivitas wilayah meningkat dan ekonomi masyarakat juga ikut bergerak,” kata Luthfi.
Pembangunan infrastruktur juga mencakup sektor pendukung pertanian. Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Jawa Tengah membutuhkan infrastruktur pengairan yang mampu menjaga ketersediaan air bagi lahan pertanian.
Sepanjang 2025, terdapat delapan pembangunan embung baru dan dua revitalisasi embung. Sementara hingga awal 2026, Gubernur Ahmad Luthfi telah meresmikan 12 embung yang tersebar di berbagai daerah.
Gubernur Ahmad Luthfi mengatakan pembangunan embung merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam menyediakan air baku sekaligus memperkuat sektor pertanian sebagai penopang ketahanan pangan.
Ia berharap embung yang telah dibangun dan diresmikan dapat dikelola serta dirawat bersama oleh masyarakat sehingga manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang.
“Dalam pertanian itu kuncinya air. Orang menanam itu kuncinya air. Oleh karena itu kita bangun embung untuk menampung air hujan supaya saat kemarau masih bisa dimanfaatkan untuk mengairi sawah,” katanya saat meresmikan Embung Plosorejo di Desa Guworejo, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen.
Sebagai contoh Embung Kerangjati di Blora. Pembangunan embung tersebut telah dirasakan manfaatnya oleh petani dan lahan pertanian seluas sekitar 40 hektare.
Sebelum embung dibangun, petani hanya dapat menanam padi satu kali dalam setahun karena mengandalkan air hujan. Setelah embung tersedia, masa tanam dapat dilakukan lebih dari dua kali dalam setahun.
“Sumber air di sini tadah hujan. Tanam padi cuma sekali, kalua coba dua kali banyak gagalnya karena kurang air. Dengan bantuan embung ini bisa menanam sampai tiga kali,” kata perwakilan kelompok tani Sidodadi Kelurahan Karangjati, Karyono, saat peresmian embung pada 2 Maret 2026 lalu.
Jurnalis: Lingkarjateng Group Network
