SEMARANG, Harianmuria.com — Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, mendorong percepatan penyusunan peraturan daerah tentang perlindungan hukum pekerja informal.
Gubernur Jateng mengatakan dengan adanya aturan yang jelas, pekerja informal memiliki payung hukum baik dalam pelindungan kinerja, jaminan sosial, dan lainnya.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Jateng saat mengikuti Rapat Paripurna DPRD Jawa Tengah di Gedung Berlian Semarang, Kamis, 2 Juli 2026.
“(Raperda) ini harus segara dibahas dan diselesaikan, sehingga kita punya payung hukum,” katanya.
Untuk mendukung Raperda Perlindungan Tenaga Kerja Informal, pendataan jumlah pekerja juga diperlukan.
Menurutnya, data tersebut akan memudahkan untuk memberikan bantuan hukum, bantuan akses modal, hingga bantuan terkait kesejahteraan lain agar tepat sasaran.
“Kalau ada datanya lebih gampang nanti untuk intervensi bantuan,” jelasnya.
Melalui Raperda itu, pihaknya berharap, poin-poin aturannya dapat melindungi pekerja informal di Jawa Tengah.
“Harapannya kita punya aturan yang jelas dari aspek penegakan hukum maupun perlindungan lainnya terhadap pekerja informal,” katanya.
Sementara itu, Anggota Komisi E DPRD Jawa Tengah, Ja’far Shodiq, menjelaskan pekerja informal selama ini menjadi salah satu penopang utama perekonomian daerah.
Tenaga kerja informal disebut berkontribusi sangat besar dalam menciptakan lapangan kerja, menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat, mengurangi tingkat pengangguran, serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
“Perkembangan ekonomi, transformasi digital, perubahan pola kerja, serta dinamika pasar tenaga kerja menuntut adanya kebijakan yang lebih adaptif dan komprehensif dalam memberikan perlindungan kepada tenaga kerja informal,” katanya.
Dalam Raperda tersebut, kata dia, juga akan dibahas mengenai pendataan dan perlindungan pekerja informal. Perlindungan tersebut salah satunya terkait dengan jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan.
Jurnalis: Lingkarjateng Group Network
