GROBOGAN, Harianmuria.com – Bupati Grobogan Setyo Hadi menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Setyo mengatakan seluruh fraksi di DPRD Jateng telah menyampaikan berbagai saran dan masukan terhadap laporan pertanggungjawaban APBD 2025 yang akan menjadi bahan evaluasi pemerintah.
“Semoga kerja sama yang sudah dibangun dengan baik ini menjadi upaya dalam menyamakan persepsi demi satu tujuan yakni pembangunan yang berkeadilan, merata, dan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat menuju Grobogan Hebat yang lebih sejahtera,” ucapnya.
Dalam rapat paripurna, Selasa, 30 Juni 2026 Setyo mengungkapkan realisasi pendapatan Kabupaten Grobogan pada Tahun Anggaran 2025 meningkat sebesar Rp133,64 miliar dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan tersebut terutama ditopang meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Realisasi pendapatan pada Tahun Anggaran 2025 terdapat peningkatan sebesar Rp133.645.054.020 dibandingkan Tahun 2024, khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD),” ujarnya.
Sejumlah sektor pajak mengalami peningkatan, di antaranya Pajak Reklame naik 41,71 persen karena penyesuaian nilai sewa reklame dan bertambahnya vendor baru. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan meningkat 13,04 persen, BPHTB naik 74,34 persen karena meningkatnya transaksi perusahaan serta sertifikasi aset BUMN.
Selain itu, Opsen Pajak Kendaraan Bermotor juga meningkat seiring penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
Dari sisi retribusi, Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah meningkat 587 persen akibat perubahan kode rekening sesuai Perda Nomor 8 Tahun 2023, sementara Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung naik 164 persen karena meningkatnya investasi dan dokumen lingkungan yang telah terealisasi pada 2025.
Sementara itu, realisasi belanja daerah tahun 2025 mencapai 95,51 persen. Menurut Bupati, capaian tersebut menunjukkan pelaksanaan APBD berjalan cukup baik meski masih terdapat sejumlah kegiatan yang belum terserap sesuai rencana.
“Realisasi belanja pada tahun 2025 sebesar 95,51 persen. Hal ini menunjukkan bahwa capaian realisasi belanja tersebut cukup baik,” katanya.
Terkait sisa belanja pegawai sebesar Rp52,33 miliar, Bupati menyampaikan hal tersebut dipengaruhi keterlambatan pelantikan CPNS dan PPPK formasi 2024 yang baru dilakukan pada Oktober 2025.
Selain itu, meningkatnya jumlah guru yang memperoleh sertifikasi membuat anggaran tambahan penghasilan bagi guru nonsertifikasi tidak seluruhnya terealisasi.
Setyo juga menanggapi rendahnya capaian Tes Kemampuan Akademik (TKA) siswa SD dan SMP Grobogan yang masih berada di papan bawah di Jawa Tengah. Pemerintah Kabupaten Grobogan, kata dia, akan melakukan berbagai intervensi untuk meningkatkan kualitas pendidikan.
“Kami akan melakukan intervensi pada sekolah-sekolah di wilayah yang capaian TKA-nya masih tertinggal dengan membuat surat edaran Kepala Dinas kepada sekolah,” ujarnya.
Melalui surat edaran tersebut, sekolah diminta mengidentifikasi penyebab rendahnya capaian TKA, melakukan refleksi terhadap metode pembelajaran, serta menyusun langkah perbaikan untuk meningkatkan kompetensi literasi dan numerasi peserta didik.
Selain itu, Pemkab Grobogan akan meningkatkan kompetensi guru melalui pelatihan khusus dan pendampingan oleh tenaga ahli.
“Guru kelas 6 dan guru mapel Bahasa Indonesia serta guru Matematika mulai melakukan drilling latihan soal TKA mulai Tahun Ajaran Baru Juli 2026,” pungkasnya.
Jurnalis: Ahmad Abror
Editor: Ulfa
