BLORA, Harianmuria.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blora diprotes warga berkaitan agenda rutin kunjungan kerja (kunker).
Komisaris BUMD Blora, PT Blora Patra Energi (BPE), Seno Margo Utomo bersama LSM Masyarakat Pengawas Keuangan Negara (MPKN) mendesak transparansi kegiatan kunker DPRD mulai dari anggaran, tema, hingga hasilnya.
Dalam aksi tersebut, Seno dengan beberapa rekan aksi dipersilahkan masuk ke DPRD dan masuk ke ruang kerja ketua DPRD, Mustopa. Pertemuan itu, dilakukan secara tertutup tanpa satupun wartwan yang diperbolehkan masuk
“Kunker legal, seperti honor narsum. Cuma ngono yo ngono cuma ojo semono, ojo ugal-ugalan (cuma ya jangan tanpa perhitungan),” ujar Seno usai audiensi dengan jajaran dewan, Kamis, 23 April 2026.
Seno mengungkapkan bahwa pimpinan DPRD siap melakukan evaluasi anggaran kunker, lalu meminta maaf kepada publik atau masyarakat kalau anggaran tersebut dinilai besar secara nominal maupun jumlah kunjungan kerja.
“Mereka (pimpinan DPRD) akan mengevaluasi kebijakan kunker, termasuk keseluruhan kegiatan DPRD. Bulan April ini sudah ada Banmus-nya (Badan Musyawarah), apakah mereka mau evaluasi atau tidak,” ungkapnya.
Menurut Seno, legalitas kunjungan kerja itu jelas namun ia menekankan harus memiliki manfaat yang jelas untuk masyarakat baik dari penarikan investasi di Blora, maupun peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Entah itu dari sektor kawasan industri, entah dari isu migas,” ujar Komisaris BPE.
Pihaknya meminta DPRD melakukan kunker berkualitas dan transparan ke publik. Ia juga menuntut adanya rincian kunjungan kerja bukan hanya tempat dan waktu pelaksanaan, tetapi harus ada publikasi ke media untuk sarana kontrol masyarakat.
“Untuk apa, untuk mereka ikut memantau. Nanti kita tagih, bulan depan, kunker mereka seperti apa,” sambungnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Blora, Siswanto, mengatakan tuntutan masyarakat diterima DPRD. Sehingga nanti ada evaluasi termasuk rincian kegiatan yang dilaksanakan.
“Jadi tidak hanya jadwal dan kegiatan. Harus ada tema-tema kunjungan kerja,” katanya.
Lebih lanjut, dengan adanya masukan tersebut pimpinan DPRD akan meminta kepada Pemkab Blora terkhusus kepada Sekertariat Dewan untuk meminta desain jadwal secara utuh.
“Nanti kita minta kerangka dan desain yang lebih utuh. Tidak hanya judul kegiatan dan jadwal-nya saja, sehingga tema-tema yang sedang diperjuangkan oleh anggota DPRD,” tambahnya.
Jurnalis: Eko Wicaksono
Editor: Ulfa
