KENDAL, Harianmuria.com – Menteri Kelautan dan Perikanan, Wahyu Sakti Trenggono melakukan kunjungan kerja di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tawang, Kecamatan Rowosari, Kabupaten Kendal pada Minggu (11/9).
Pada kunjungan tersebut dirinya didampingi Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Muhammad Zaeni, Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Lutfi, beserta jajaran, Bupati Kendal Dico M Ganinduto dan Kapolres Kendal AKBP Jamal Alam, serta Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kendal Hudi Sambodo.
Kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono bersama rombongan sebelumya melakukan peninjauan langsung PPP Tawang dan dilanjutkan pengecekan dermaga. Dirinya juga melakukan peninjauan SPBU Nelayan Tawang, lalu berdialog dengan ketua FKUB dan warga yang berada di sekitar lokasi kunjungan.
Dalam sambutannya, Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan, dirinya bersama rombongannya dalam rangka melihat langsung situasi di PPP Tawang pasca kenaikan harga dan kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM).
Pihaknya berkomitmen untuk terus mempermudah akses BBM bersubsidi untuk nelayan kecil. Sedangkan untuk skala industri telah diterapkan harga BBM khusus untuk pelaku usaha kelautan dan perikanan.
“Koordinasi dengan Pertamina dan BPH Migas intensif kita lakukan dan sudah disetujui kebutuhan nelayan 2,2 juta kilo liter,” ungkapnya.
Menanggapi kelangkaan BBM di kalangan nelayan, Sakti mengatakan Pertamina akan memenuhi kuota untuk nelayan kecil sesuai kebutuhan. Begitu pula dengan isu kenaikan harga BBM, pihaknya juga akan terus mengupayakan agar Pertamina memberikan harga terbaik untuk nelayan.
“Untuk memanfaatkan BBM subsidi, nelayan diwajibkan mendapat rekomendasi dari pelabuhan perikanan atau dinas kelautan dan perikanan setempat dengan persyaratan yang telah ditentukan,” imbuh Sakti.
Sementara, Bupati Kendal Dico M Ganinduto dalam sambutannya memaparkan, ada 11 ribu nelayan di Kabupaten Kendal. Termasuk nelayan di Tawang, Desa Gempolsewu Kecamatan Rowosari.
“Keseharian nelayan, akan menjual hasil tangkapannya di TPI, yakni TPI Tawang ini, TPI Sendang Sikucing, TPI Tanggul Malang, TPI Bandengan dan TPI Karangsari. Ke depan TPI akan kita kembangkan, yakni TPI Mbirusari dan TPI Bandengan,” paparnya.
Dico menjelaskan pihaknya sudah menggandeng perbankan untuk menjalankan sistem e-Lelang di TPI. Hal ini supaya masyarakat nelayan tidak bingung lagi terkait penjualan ikan hasil tangkapan. Ia pun menyatakan akan menindaklanjuti terkait dengan keterbatasan kuota BBM bersubsidi, khususnya solar.
“Kami akan menggandeng Badan Usaha Milik Nelayan (BUMNel), untuk bisa mengelola langsung solar, yang akan didistribusikan kepada nelayan,” ujarnya.
Salah seorang nelayan Gempolsewu, Darmanto mengatakan, kelangkaan solar di Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Nelayan (SPBN) diduga akibat adanya jual beli pihak SPBN setempat dengan para nelayan dari luar Desa Gempolsewu.
“Permasalahan yang sebenarnya, di SPBN, terjadi kecurangan. Jadi dari kabupaten lain itu beli disini. Padahal, nelayan di Gempolsewu saja kekurangan solar. Dan jawaban dari petugas SPBN itu, yang penting dapat uang, yang penting bayar. Gitu pak jawabannya,” katanya.
Padahal, pengurangan BBM solar bersubsidi menurut informasi yang diperoleh, solar dari Pengapon Semarang yang tadinya 32 truk tangki, kini hanya 17 truk tangki.
“Sudah ada pengurangan kok masih dijual di kabupaten lain. Kalau masih satu kecamatan kami masih ditolerir, tapi ini dari kabupaten lain, dari Kabupaten Batang pada beli disini. Untuk itu kepada bapak bupati, supaya petugas SPBN itu dikasih tahu. Kalau nelayan di sini saja masih kekurangan, jangan melayani daerah lain,” tandas Darmanto. (Lingkar Network | Arvian Maulana – Harianmuria.com)
