BLORA, Harianmuria.com – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Blora mengungkapkan besaran alokasi anggaran untuk sektor infrastruktur jalan pada tahun 2026. Dari total pagu Rp60 miliar, sebesar Rp27 miliar difokuskan untuk bidang Bina Marga.
Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala DPUPR Blora, Nizamudin Al Huda, menyampaikan bahwa total anggaran tersebut sudah mencakup belanja pegawai dan operasional dinas.
“Total Rp60 miliar itu sudah termasuk gaji. Untuk Bina Marga Rp27 miliar,” ujar Huda, Rabu, 25 Februari 2026.
Selain sektor jalan, ia menjelaskan anggaran DPUPR juga terbagi ke sejumlah bidang lain. Untuk sumber daya air dialokasikan Rp1,9 miliar, tata ruang Rp1 miliar, pembangunan gedung Rp14 miliar, air minum Rp600 juta, dan sanitasi Rp500 juta.
“Belanja pegawai tercatat sebesar Rp13 miliar, dengan rincian Rp11 miliar untuk gaji pegawai dan sisanya untuk operasional kantor,” terangnya.
Huda menjelaskan, besarnya anggaran pembangunan gedung dipengaruhi pekerjaan urukan untuk program sekolah rakyat yang sedang berlangsung, sehingga membutuhkan pembiayaan signifikan.
Huda mengatakan, dari alokasi Rp27 miliar di Bina Marga, sejumlah pekerjaan telah berjalan. Di antaranya penanganan longsor di ruas Randu–Getas dengan nilai sekitar Rp700 juta, serta pengecoran peningkatan jalan Turirejo–Palon–Nglobo senilai Rp1,19 miliar.
“Proyek jalan kabupaten tersebut dikerjakan oleh CV Meteor Jaya dengan pengawasan CV Karya Inti Konsultan, bersumber dari APBD Kabupaten Blora, selain pekerjaan rutin infrastruktur jalan lainnya,” ujarnya.
Huda berharap anggaran tersebut mampu mendongkrak kualitas jalan kabupaten dan menunjang kelancaran mobilitas masyarakat selama 2026.
Berdasarkan data DPUPR Blora, tingkat kemantapan jalan kabupaten saat ini baru menyentuh 69 persen. Artinya, sekitar 31 persen atau kurang lebih 270 kilometer ruas jalan masih dalam kondisi rusak ringan hingga berat.
“Jalan yang dalam kondisi baik secara keseluruhan baru mencapai 69 persen,” ujarnya.
Ia menambahkan, ruas yang belum mantap memerlukan penanganan struktural, termasuk penggunaan alat berat dan aspal panas untuk memperkuat konstruksi jalan.
Huda menyebut, pada 2025 lalu infrastruktur jalan menjadi prioritas utama dalam APBD dengan total anggaran sekitar Rp300 miliar.
“Tahun 2025 kemarin, anggaran paling besar kita gunakan untuk pembangunan jalan, kurang lebih Rp300 miliar. Sumbernya dari DAU, pinjaman daerah, dan bantuan keuangan provinsi,” terang Huda.
Jurnalis: Eko Wicaksono
Editor: Rosyid
