BLORA, Harianmuria.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora berencana mengajukan program pemberdayaan masyarakat ke Kementerian Sosial (Kemensos) RI.
Langkah ini diambil karena pos anggaran APBD 2026 pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Blora belum mengakomodasi kebutuhan tersebut sebagai bagian dari upaya peningkatan desil kesejahteraan masyarakat.
Fokus Tangani Warga Desil 1–4
Kepala Dinsos P3A Blora, Luluk Kusuma Agung Ariadi, menyampaikan bahwa masyarakat yang berada pada desil 1 hingga desil 4 menjadi prioritas pemerintah daerah. Targetnya, mereka dapat naik ke desil 5 ke atas sehingga keluar dari kategori miskin.
“Dari Pak Menteri juga ada program pemberdayaan masyarakat. Harapannya, masyarakat dapat naik ke desil 5 ke atas sehingga keluar dari data kemiskinan,” jelas Luluk.
Menurut Luluk, survei Badan Pusat Statistik (BPS) Blora mencatat bahwa angka desil bergerak dinamis. Ia memperkirakan bahwa penduduk yang masuk kategori desil 1 hingga 4 mencapai 400 ribu jiwa atau sekitar 100 ribu kepala keluarga (KK).
“Totalnya sekitar 400 ribu jiwa, jadi kira-kira ada 100 ribu KK yang masih berada di desil 1 hingga 4,” jelasnya.
Program Wirausaha untuk Kemandirian
Luluk menegaskan bahwa bantuan sosial dari pemerintah tidak bersifat permanen. Program pemberdayaan diarahkan untuk benar-benar meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat.
“Kami mengusulkan beberapa program pembinaan masyarakat desil 1 hingga 4, khususnya di bidang kewirausahaan. Bisa usaha laundry, toko kelontong, peternakan, ataupun bidang lain yang diinginkan masyarakat,” ujarnya.
Pemkab Blora hanya bertindak sebagai pengusul, sementara Kemensos akan melakukan survei langsung kepada calon penerima manfaat serta menjadi pihak yang merealisasikan bantuan.
“Sasarannya tetap desil 1 sampai 4. Sedangkan banyak warga desil 5 masuk kategori PBI BPJS,” tambahnya.
Luluk menambahkan bahwa ke depan akan dilakukan grand check ulang terhadap penerima bantuan agar program tepat sasaran dan mampu meningkatkan desil masyarakat.
“Bantuan itu nantinya ada dukungan dari pemerintah pusat. Misalnya untuk toko kelontong, bantuannya bisa berupa rak atau etalase hingga kulkas,” pungkasnya.
Jurnalis: Eko Wicaksono
Editor: Basuki
