BLORA, Harianmuria.com – Serapan anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Blora tahun anggaran 2025 tercatat baru mencapai 2,38 persen. Dari total anggaran belanja sebesar Rp341,69 miliar, baru Rp8,13 miliar yang terserap hingga akhir semester satu.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Blora, Komang Gede Irawadi, menanggapi kondisi ini dengan meminta percepatan pelaksanaan proyek agar realisasi anggaran bisa optimal pada semester dua.
“Saya berharap ada percepatan pelaksanaan kegiatan di DPUPR, sehingga serapan anggaran meningkat. Ini penting karena berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi masyarakat Blora,” kata Komang, Kamis, 24 Juli 2025.
Komang menegaskan bahwa pihaknya telah menginstruksikan Kepala Dinas PUPR untuk menyusun langkah-langkah strategis dan terukur demi mengejar target serapan anggaran di sisa tahun berjalan.
“Kami minta kepala dinas menyusun rencana terstruktur agar semester dua bisa lebih maksimal,” tambahnya.
Baca juga: Anggaran Ratusan Miliar DPUPR Blora Baru Terserap 2,83 Persen, Ini Penyebabnya
Penyerapan Terkendala Edaran Pusat
Kepala Dinas PUPR Blora, Nidzamudin Al Hudda, mengungkapkan rendahnya serapan anggaran disebabkan oleh adanya Surat Edaran Bersama dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan yang mengatur penundaan pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari pinjaman daerah.
“Pada semester satu, kegiatan kami sebagian besar masih tahap perencanaan teknis, belum masuk pengerjaan fisik,” jelas Huda.
Ia menegaskan, pihaknya akan mengoptimalkan serapan anggaran pada semester dua sesuai dengan rencana kerja yang telah disusun. Namun, ia juga mengakui tidak semua anggaran akan terserap sepenuhnya.
“Pasti akan ada sisa anggaran, seperti dari efisiensi HPS (Harga Perkiraan Sendiri) dan nilai kontrak. Besarnya akan ketahuan setelah semua proyek berjalan,” tambahnya.
DPUPR Jadi OPD dengan Serapan Terendah
Berdasarkan data dari Pemkab Blora, DPUPR menjadi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan serapan anggaran terendah di semester I tahun 2025. Komang berharap, percepatan pelaksanaan proyek di semester dua bisa menjadi solusi untuk menggenjot realisasi anggaran sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pembangunan infrastruktur yang tepat sasaran.
Jurnalis: Eko Wicaksono
Editor: Basuki
