GROBOGAN, Harianmuria.com – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo resmi mencanangkan target penanaman jagung seluas 1 juta hektare sepanjang 2025 untuk mendukung program swasembada pangan nasional. Jawa Tengah menjadi salah satu daerah prioritas, dengan Grobogan sebagai titik awal pelaksanaan program.
Kapolri Memimpin Penanaman Jagung Perdana
Penanaman perdana dilakukan serentak pada Rabu, 9 Juli 2025, di lahan perhutanan sosial Desa Selojari, Kecamatan Klambu, Kabupaten Grobogan. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi hadir mendampingi Kapolri dalam kegiatan tersebut.
“Program Bapak Kapolri ini sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo. Kami di Jawa Tengah juga memiliki target swasembada pangan 2026. Maka, dukungan penuh dari pemprov sangat penting agar Jateng bisa menjadi provinsi dengan daya saing pangan yang kuat,” ujar Luthfi.
Luthfi menambahkan, total luas hutan di Jateng mencapai 202 ribu hektare, dengan 79 persen di antaranya merupakan kawasan perhutanan sosial. Potensi besar ini mendukung suksesnya program penanaman jagung.
Sebagai bentuk dukungan, Pemprov Jateng memberikan bantuan 4,5 ton bibit jagung serta 10 unit traktor untuk daerah-daerah lumbung pangan. Ia juga menekankan pentingnya perlindungan bagi petani di kawasan hutan sosial.
Sementara itu, Kapolri Listyo Sigit menyebutkan, target produksi dari program 1 juta hektare ini diperkirakan mencapai 4 juta hingga 10 juta ton jagung. Hingga kini, lahan potensial yang tersedia mencapai 793.300 hektare, dengan 301 ribu hektare di antaranya merupakan kawasan perhutanan sosial.
“Hari ini sudah dilakukan penanaman di lahan seluas 168.400 hektare, termasuk 117.500 hektare di kawasan perhutanan sosial. Di Jateng sendiri, penanaman sudah berlangsung di lahan seluas 38.750 hektare,” terang Kapolri.
Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto juga menyatakan dukungannya. Ia menegaskan bahwa Presiden Prabowo menaruh perhatian besar terhadap ketahanan pangan nasional, dan mendorong agar Indonesia tidak perlu lagi bergantung pada impor, khususnya jagung.
Program kolaborasi ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari Polri, Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Perhutani, Inhutani, serta masyarakat. Diharapkan, selain memperkuat kedaulatan pangan, program ini juga memberikan dampak ekonomi bagi petani di seluruh Indonesia.
(LINGKAR NETWORK – Harianmuria.com)
