PATI, Harianmuria.com – Anggota komisi D DPRD Pati Muntamah mengungkap alasan dibalik belum disahkannya Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pesantren yang beberapa kali mengalami penundaan.
Muntamah mengatakan bahwa inisiator Raperda Pesantren kedapatan absen dengan berbagai alasan, sehingga pembahasan menjadi tertunda. Salah satunya Ketua Komisi D yang beralasan sakit. Kemudian disusul Wakil Ketua Komisi D yang saat itu sibuk dengan urusan partai.
“Ketua Komisi D memang pernah sakit, sehingga agak memperlambat pembahasan. Akan tetapi saat itu Pansus belum dibentuk, sehingga pembahasan ditunda. Yang bisa memimpin jika ketua tidak hadir kan wakil. Kebetulan dulu itu ada agenda partai, sehingga sempat tertunda,” ungkap Muntamah.
Muntamah melanjutkan, meskipun panitia khusus (Pansus) belum dibentuk di pertengahan tahun, pembahasan Raperda sudah dilakukan awal 2022 oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda).
“Raperda ini mulai dibahas di awal 2022 oleh Bapemperda. Sesuai dengan fungsi pembentukan Raperda itu diawali di Bapemperda. Tetapi saat mulai pembahasan di awal tahun, didalam prosesnya termasuk Bimtek,” sambungnya.
Politisi dari Partai Keadilan Bangsa (PKB) menjelaskan bahwa dalam pembahasan awal, pihak komisi D selaku inisiator dan Pansus telah beberapa kali mengadakan pertemuan dengan stakeholder terkait.
Hanya saja hingga saat ini dirinya belum bisa memastikan kapan Raperda itu akan segera selesai.
“Didalam penyusunan Raperda Pesantren ini kan ada yang namanya public hearing bersama semua stakeholder. Karena ini soal pesantren, maka yang diundang adalah yang berkaitan dengan organisasi Islam,” Tutupnya. (Lingkar Network | Arif Febriyanto – Harianmuria.com)
DPRD Pati Muntamah Ungkap Alasan Pengesahan Raperda Pesantren Lama Tertunda
PATI, Harianmuria.com – Anggota komisi D DPRD Pati Muntamah mengungkap alasan dibalik belum disahkannya Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pesantren yang beberapa kali mengalami penundaan.
Muntamah mengatakan bahwa inisiator Raperda Pesantren kedapatan absen dengan berbagai alasan, sehingga pembahasan menjadi tertunda. Salah satunya Ketua Komisi D yang beralasan sakit. Kemudian disusul Wakil Ketua Komisi D yang saat itu sibuk dengan urusan partai.
“Ketua Komisi D memang pernah sakit, sehingga agak memperlambat pembahasan. Akan tetapi saat itu Pansus belum dibentuk, sehingga pembahasan ditunda. Yang bisa memimpin jika ketua tidak hadir kan wakil. Kebetulan dulu itu ada agenda partai, sehingga sempat tertunda,” ungkap Muntamah.
Muntamah melanjutkan, meskipun panitia khusus (Pansus) belum dibentuk di pertengahan tahun, pembahasan Raperda sudah dilakukan awal 2022 oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda).
“Raperda ini mulai dibahas di awal 2022 oleh Bapemperda. Sesuai dengan fungsi pembentukan Raperda itu diawali di Bapemperda. Tetapi saat mulai pembahasan di awal tahun, didalam prosesnya termasuk Bimtek,” sambungnya.
Politisi dari Partai Keadilan Bangsa (PKB) menjelaskan bahwa dalam pembahasan awal, pihak komisi D selaku inisiator dan Pansus telah beberapa kali mengadakan pertemuan dengan stakeholder terkait.
Hanya saja hingga saat ini dirinya belum bisa memastikan kapan Raperda itu akan segera selesai.
“Didalam penyusunan Raperda Pesantren ini kan ada yang namanya public hearing bersama semua stakeholder. Karena ini soal pesantren, maka yang diundang adalah yang berkaitan dengan organisasi Islam,” Tutupnya. (Lingkar Network | Arif Febriyanto – Harianmuria.com)
