SEMARANG, Harianmuria.com – Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, menyorot masalah pemutusan hubungan kerja (PHK) ratusan karyawan PT Victory Apparel Semarang.
Dalam pertemuan bersama Gubernur Jawa Tengah pada Senin, 27 Juli 2026, Said Iqbal menyampaikan agar pemerintah turun ke lapangan untuk memberikan atensi masalah ketenagakerjaan. Pemerintah daerah harus menggali penyebab PHK serta mencari solusi yang berpihak pada pekerja.
“Kalau terjadi PHK, cepat turun ke bawah. Itu perintah Presiden. Jadi memastikan, digali penyebabnya apa, persoalannya apa, apa yang bisa dibantu oleh pemerintah,” ujarnya.
Said juga menegaskan bahwa pesan Presiden RI Prabowo Subianto agar pemerintah memegang prinsip berpihak kepada kelompok rentan dalam penanganan persoalan ketenagakerjaan.
“Bahasa Presiden begini: kita harus melindungi yang lemah, bukan melindungi yang kuat,” kata dia.
Untuk persoalan PHK karyawan PT Victory Apparel Semarang, Said mendorong penyelesaiannya melalui dialog antara pemerintah, perusahaan, dan pekerja.
Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menjelaskan bahwa persoalan PT Victory Apparel tidak terlepas dari riwayat kondisi perusahaan yang terdampak pandemi Covid-19, banjir, berkurangnya pesanan, dan tekanan keuangan.
“Setelah melihat historinya, kayaknya memang terutama karena Covid, banjir bandang, dan kondisi keuangan perusahaan,” ungkap Gubernur Jateng.
Gubernur mengatakan pemerintah menggunakan langkah persuasif untuk penyelesaian PHK pabrik garmen di Semarang tersebut.
Ia menyebut Pemprov Jateng telah menggulirkan program dan kebijakan untuk memperkuat kesejahteraan rakyat.
Sejumlah kebijakan itu di antaranya membentuk Satgas PHK yang bekerja secara preventif ketika ada perusahaan menunjukkan tanda-tanda bermasalah. Satgas tersebut bertugas memastikan hak pekerja tetap terpenuhi apabila PHK tidak dapat dihindari, meliputi pesangon, jaminan hari tua, jaminan kehilangan pekerjaan, uang lembur, serta penggantian cuti.
Pada aspek kesejahteraan nonupah, pemerintah menurunkan tarif Trans Jateng bagi buruh dari Rp2.000 menjadi Rp1.000 sekali perjalanan. Pemprov Jateng juga mendorong penyediaan daycare gratis dan Rumah Perlindungan Pekerja Perempuan di kawasan industri.
Selain itu, Pemprov Jateng mendirikan Koperasi Buruh Jawa Tengah Sejahtera untuk menyediakan kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau. Koperasi pertama didirikan di Kawasan Industri Wijayakusuma Semarang yang memiliki sekitar 29 ribu pekerja.
Untuk sisi pengupahan, Pemprov Jateng menetapkan UMP Jawa Tengah 2026 sebesar Rp2.327.386,07, naik 7,28 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Perhitungannya menggunakan alfa 0,90 atau batas tertinggi yang diperbolehkan dalam regulasi.
Jurnalis: Lingkarjateng Group Network
