PATI, Harianmuria.com – AHY mengatakan, isu Presiden tiga periode menurutnya malah hanya menyakiti hati masyarakat. Apalagi, hal itu dilontarkan di momen yang tidak tepat.
Ia menilai, agenda Presiden tiga periode itu tidak nyambung. Baginya, Pemerintahan harus mencari solusi atas masalah yang dihadapi rakyat saat ini, bukannya malah berpikir memperpanjang kekuasaan.
“Kami sejak awal menolak (Presiden tiga periode, Red). Isu-isu semacam itu meyakini rakyat. Rakyat sedang sulit. Kok bukan fokus solusi menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat, tetapi elit-elit ini berbicara melanggengkan kekuasaan dengan cara yang tidak masuk akal,” terangnya saat ditemui tim Koran Lingkar di Alun-alun Timur Pati, Jumat (8/4) malam.
AHY Safari Ramadhan Kunjungi Pati, dan ke Desa Prawoto Sukolilo
Menurutnya, memperpanjang kekuasaan tanpa pemilu itu hal yang tidak legitimasi. Baginya, tidak ada di negara manapun memperpanjang kekuasaan tanpa Pemilu.
“Jangankan dua, tiga tahun. Sehari saja seseorang yang memperpanjang kekuasaan tanpa melalui mekanisme demokratis dan konstitusional, itu sudah melanggar,” tegasnya.
Agenda penambahan periode tanpa Pemilu juga disinggung AHY akan membawa Indonesia mundur kembali ke era Orde Baru. Ia menilai, jika hal itu terjadi, akan menodai reformasi yang telah diperjuangkan oleh masyarakat Indonesia.
“Kita semua merasakan betapa getirnya lembaran sejarah itu. Berdarah-darah. Lho, kok kemudian setelah sekian tahun kita bergerak maju, kita mundur ke belakang. Kekuasaan tak ada batasnya,” terangnya.
AHY menilai, memang pertama mungkin penundaan Pemilu, namun kemudian hal itu dikhawatirkan akan berlanjut pada periode berikutnya. Barangkali, lanjut AHY, tiga periode, empat periode, hingga berikutnya tanpa batas dan malah seumur hidup.
Sehingga, tidak heran jika partai Demokrat sebagai salah satu elementer pilar demokrasi RI, wajib hukumnya mengingatkan dan melakukan pencegahan akan wacana Presiden tiga periode. Apalagi, masyarakat sebagian besar menolak adanya penundaan Pemilu 2024.
“Karena survei membuktikan, lebih dari 70 persen tidak ingin terjadinya penundaan Pemilu. Berbagai kalangan masyarakat juga tidak suka yang namanya kekuasaan tanpa batas. Kami sangat jelas, kami akan tolak, sesuai aspirasi rakyat,” pungkasnya. (Lingkar Network | Aziz Afifi – Harianmuria.com)
