PATI, Harianmuria.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati mengawal reaktivasi peserta BPJS Kesehatan segmen PBI (penerima bantuan iuran).
Ketua DPRD Pati, Ali Badrudin, mengatakan sistem buka tutup PBI BPJS Kesehatan membuat penerima yang hendak berobat harus membayar karena dinonaktifkan.
“Kemudian di bidang kesehatan, kami di DPRD mengusulkan tentang PBI atau BPJS yang dibayarkan pemerintah agar dibayar penuh biar tidak ada sistem buka tutup,” ujarnya, Kamis, 5 Maret 2026.
Jikalau pemerintah pusat belum juga membuka kembali penonaktifan ini, Ali meminta Pemkab Pati untuk mengalokasikan anggaran untuk membantu 60 ribu peserta PBI yang dinonaktifkan.
“Ada yang mau berobat BPJS-nya mati kemudian membayar. Ini diusulkan teman-teman Fraksi PDI Perjuangan DPRD Pati harus menjadi perhatian di tahun 2027 bisa dianggarkan,” ucapnya.
Menurutnya, masalah kesehatan menjadi perhatian utama dari Fraksi PDI Perjuangan. Selain itu masalah penonaktifan peserta BPJS Kesehatan PBI ini juga disampaikan masyarakat saat reses.
Jurnalis: Lingkarjateng Group Network
