PATI, Harianmuria.com – Anggota Komisi II DPR RI, Riyanta melakukan kunjungan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Pati, Jum’at (8/4). Pada kesempatan tersebut, Riyanta membuka aspirasi secara lebar kepada Disdukcapil Pati tentang kendala yang dihadapi selama dalam melaksanakan tugas pelayanan kepada masyarakat.
“Ini merupakan bagian dari tugas konstitusional saya sebagai DPR RI yaitu melaksanakan fungsi pengawasan. Kemudian masukan yang saya terima akan saya gunakan sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Pusat bagaimana agar pelayanan di Disdukcapil ini dapat berjalan dengan maksimal sesuai dengan keinginan dan kebijakan Pemerintah Pusat, yaitu pelayanan yang cepat serta pelayanan yang prima,” ungkapnya saat ditemui Koran Lingkar, Jum’at (8/4).
Menurut pengamatannya, pelayanan di Disdukcapil Pati secara umum telah mengalami peningkatan yang signifikan. Meskipun terdapat kendala, ia menganggap hal tersebut sifatnya teknis yang sebenarnya bukan dari pihak internal Disdukcapil, namun disebabkan oleh pihak pusat.
“Contoh seperti permasalahan blanko, karena blanko ini pengadaannya tersentral di pusat, jadi harapannya masyarakat bisa memaklumi. Tapi percayalah, pemerintah akan selalu mengusahakan pelayanan yang prima dan pelayanan yang cepat, karena ini memang tugas pemerintahan untuk memberikan pelayanan. Apalagi di Disdukcapil ini pelayanan yang berkaitan dengan dokumen-dokumen kependudukan,” tutur politisi PDI Perjuangan tersebut.
DPR RI Riyanta: 4 Pilar Kebangsaan Jadi Pedoman Kuat Bagi Negara
Dalam kunjungan tersebut, Riyanta menyatakan, terdapat dua poin aspirasi yang disampaikan oleh pihak Disdukcapil Pati.
Pertama, mengenai anggaran Disdukcapil Kabupaten Pati yang terdampak refocusing dan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) yang dihilangkan. Kedua, terkait kondisi gedung Disdukcapil Kabupaten Pati yang membutuhkan peremajaan serta penambahan gedung untuk arsip.
“Saya dapat masukan, anggaran DAK yang dulu ada, sekarang malah ditiadakan. Jadi mudah-mudahan ini menjadi bahan saya nanti untuk saya sampaikan ke partai saya. Kemudian juga sebagai bahan dalam penyusunan anggaran untuk di tahun 2023,” urainya.
Terkait keluhan bangunan yang diminta oleh Disdukcapil Pati, lanjutnya, akan saya komunikasikan kepada Pemerintah Pusat. “Apakah memungkinkan ada hibah atau apa jenisnya untuk pembangunan Disdukcapil Kabupaten Kota. Kalau itu kewenangan pusat maka mutlak dari pusat, tapi apakah ini tidak bisa dikomunikasikan dengan bupati atau walikota karena Disdukcapil ini adalah lembaga yang memberikan pelayanan masyarakat dan vital,” ucapnya.
DPR RI Riyanta Ajak Warga Perangi Mafia Tanah
Di sisi lain, Kepala Disdukcapil Kabupaten Pati, Rubiyono menyampaikan terima kasih karena telah dikunjungi oleh Riyanta dalam rangka pengawasan dan penyerapan aspirasi.
Pihaknya berharap, dengan kunjungan yang dilakukan oleh pihak DPR RI tersebut dapat menjadi angin segar bagi Disdukcapil dalam hal penambahan anggaran maupun gedung bangunan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Pati.
“Memang Disdukcapil ini pelayanan yang langsung kepada masyarakat. Jadi memang kita memerlukan SDM maupun peralatan karena sekarang serba IT, sehingga dengan adanya DAK dihapus dari pusat ini juga menjadi kendala bagi kami dalam menjalankan pelayanan. Namun meskipun begitu, sudah di dukung oleh APBD Kabupaten. Ya mudah-mudahan nanti kedepan ada pengganti DAK, jadi bisa lebih maksimal dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat,” pungkasnya. (Lingkar Network | Ika Tamara Dewi – Harianmuria.com)
