KENDAL, Harianmuria.com – Ancaman banjir bandang kembali menghantui warga Desa Kebonharjo, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal, menyusul kondisi tanggul Kali Bodri yang hingga kini belum diperbaiki setelah jebol pada Januari 2025 lalu. Menyikapi hal itu, DPRD Kendal menyatakan siap melobi DPR RI, khususnya Komisi V, agar perbaikan tanggul segera masuk dalam prioritas nasional.
Audiensi antara warga yang tergabung dalam Forum Peduli Tanggul Kali Bodri (Petak Bodri) dan jajaran DPRD Kendal berlangsung di ruang rapat paripurna pada Senin, 28 Juli 2025.
“Kami akan dorong secara politik. Ini butuh intervensi dari pusat. Kita akan lobi Komisi V DPR RI melalui anggota dapil kita,” ujar Ketua DPRD Kendal, Mahfud Sodiq, usai menerima audiensi warga.
Mahfud menegaskan bahwa pihaknya bersama Komisi C DPRD Kendal akan segera menjalin komunikasi dengan anggota DPR RI yang memiliki kewenangan langsung atas penanganan infrastruktur sungai.
Tanggul Kritis, Warga Minta Dukungan Politik
Dalam pertemuan itu, warga menyampaikan kekhawatiran bahwa jika tanggul tidak segera diperbaiki, potensi banjir besar bisa kembali terjadi. Kondisi tanggul yang sempat jebol kini mengalami retakan, longsor, serta kehilangan batu pasangan penahan (gronjong) di sejumlah titik.
“Kami butuh dukungan politik agar perbaikan tanggul bisa segera ditangani. Kami tahu kewenangan ada di pusat, tapi kekuatan politik ada di DPRD,” ujar Arif Fajar Hidayat, perwakilan warga Desa Kebonharjo.
Ia menambahkan, bagian tanggul yang jebol kini tidak lagi memiliki perlindungan maksimal. Sedimentasi di sisi barat Kali Bodri juga makin parah, dengan lebar mencapai 50 meter, sehingga memperbesar risiko luapan air saat musim hujan.
DPRD Gandeng DPRD Provinsi dan DPR RI
Ketua Komisi C DPRD Kendal, Sisca Maritania, menyampaikan bahwa ia telah menjalin komunikasi intens dengan Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah, Mifta Reza, untuk membuka jalur ke Komisi V DPR RI.
“Saya sudah janji bertemu dengan Ibu Novita Wijayanti, Anggota DPR RI dari Partai Gerindra. Beliau siap membantu, dan Pak Mifta akan mendampingi saya ke Jakarta untuk mempercepat penanganan ini,” kata Sisca.
Menurutnya, langkah ini diambil karena persoalan tanggul Bodri adalah masalah serius yang tidak bisa ditangani hanya dengan kewenangan daerah. Keterlibatan pusat menjadi kunci untuk mendorong percepatan perbaikan.
Harapan Tertuju pada APBN 2026
Warga berharap, lewat dorongan politik lintas lembaga ini, perbaikan tanggul Kali Bodri bisa masuk dalam usulan program tahun anggaran 2026, baik melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) maupun kementerian terkait.
“Kami hanya ingin jaminan bahwa saat hujan deras, air tidak akan kembali meluap dan merendam rumah-rumah kami,” tutup Arif.
Sumber: Lingkar Network
Editor: Basuki
