PATI, Harianmuria.com – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati Ali Badrudin, menilai Pemerintah Kabupaten (Pemkab) terlalu setengah-setengah dalam pengentasan masalah guru honorer. Pasalnya, permasalahan ini menurut Ali selalu muncul setiap tahunnya.
Ia memaparkan, permasalahan ini seharusnya bisa diselesaikan asalkan Pemkab Pati sungguh-sungguh dalam seleksi penerimaan PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) yang setiap tahun dibuka oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB).
Ali menilai, permasalahan guru honorer yang ada saat ini adalah jumlahnya yang sangat banyak. Alhasil, ia pun mendorong agar penerimaan PPPK khususnya untuk guru ditambah setiap tahunnya.
“Jadi dari jumlah yang ada saat ini jangan ditambah (honorer/red) lagi. Misal hari ini ada 1000, jangan sampai jadi 1500. Kita selesaikan dulu yang ini,” paparnya.
Politisi asal Kecamatan Kayen ini juga mengimbau agar sekolah-sekolah yang ada saat ini tidak membuka rekrutmen guru honorer lagi. Jikapun kekurangan guru, lanjutnya, sekolah bisa membentuk Rombongan Belajar (Rombel) untuk mempersingkat tempat dan waktu pembelajaran.
“Ini adalah persoalan yang harus kita selesaikan. Tidak bisa kita biarkan terus-menerus. Terpenting tidak menambah lagi (honorer) kacuali ada aturannya. Pesen saya disitu,” imbuh Ali.
Sebagai bentuk kesungguhannya dalam memperjuangkan nasib para guru honorer, khususnya yang sudah mengabdi bertahun-tahun, Ali akan segera berkoodinasi dengan pejabat terkait.
“Nanti saya akan bersurat ke Pj Bupati dan BKPP untuk menyelesaikan honorer di setiap dinas,” tandasnya.
Politikus dari PDI-P ini berharap agar pengentasan honorer ini bisa kelar di 2026. (Lingkar Network | Arif Febriyanto – Harianmuria.com)
