BLORA, Harianmuria.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora secara resmi menyerahkan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2026 kepada DPRD Blora, pada Rabu, 6 Agustus 2025.
Dokumen tersebut diserahkan langsung oleh Bupati Blora, Arief Rohman, kepada Ketua DPRD Blora, Mustopa, dalam Rapat Paripurna (Rapur) yang juga dihadiri oleh Wakil Bupati Sri Setyorini, jajaran Forkopimda, serta pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Percepat Pembahasan APBD Blora 2026
Dalam sambutannya, Bupati Arief berharap agar dokumen KUA-PPAS tersebut dapat segera dibahas bersama DPRD dan disepakati menjadi dasar penyusunan APBD Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2026.
“Kami berharap pembahasan bisa dilakukan tepat waktu, agar proses penyusunan APBD dapat berjalan lancar,” ujar Bupati.
Swasembada Pangan Jadi Prioritas Pembangunan Daerah
Bupati menegaskan bahwa arah pembangunan tahun 2026 difokuskan pada penguatan ketahanan pangan dan stabilitas ekonomi daerah. Tema besar pembangunan daerah adalah pemantapan Blora sebagai kawasan swasembada pangan.
Meski sektor pertambangan minyak masih mendominasi kontribusi terhadap PDRB, intervensi pemerintah daerah lebih difokuskan pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, yang dinilai lebih berdampak langsung bagi masyarakat.
“Stabilitas ekonomi akan dijaga melalui pengendalian inflasi dan peningkatan daya beli masyarakat,” tambahnya.
Langkah Strategis Pemkab Blora 2026
Beberapa langkah kebijakan strategis yang diusung Pemkab Blora dalam Rancangan KUA-PPAS 2026 antara lain penguatan agribisnis dan daya beli masyarakat, peningkatan penanaman modal dan investasi daerah, pengendalian inflasi melalui stabilisasi harga bahan pangan (volatile food).
Langkah strategis berikutnya adalah peningkatan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan dan penempatan kerja sesuai kompetensi, penurunan angka kemiskinan lewat optimalisasi peran CSR dan Baznas, serta pengembangan ekonomi kreatif dengan penguatan kelembagaan dan program inkubasi usaha berorientasi ekspor.
“Kami akan memperkuat Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), meningkatkan pelatihan dan penempatan tenaga kerja sesuai kompetensi, serta mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif,” papar Bupati.
Jurnalis: Subekan
Editor: Basuki
