BLORA, Harianmuria.com – Komisi D DPRD Kabupaten Blora menyampaikan keprihatinan mendalam atas kasus diare yang menimpa sejumlah siswa SMPN 1 Blora dan SMP Kristen Blora setelah mengonsumsi menu Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Puluhan siswa dilaporkan mengalami gejala diare dan ketidaknyamanan kesehatan sejak Selasa, 25 November 2025. Wakil Ketua Komisi D, Achlif Widi Nugroho Utomo, berharap seluruh siswa yang terdampak segera pulih.
“Kami berharap seluruh siswa yang terdampak segera pulih dan dapat kembali beraktivitas seperti biasa,” ujarnya, Rabu, 26 November 2025.
Apresiasi Respons Sekolah, Nakes, dan Pemkab
Achlif memberikan apresiasi kepada pihak sekolah, tenaga kesehatan, dan Pemerintah Kabupaten Blora yang dinilai cepat merespons kejadian tersebut. Ia menegaskan pentingnya pemeriksaan menyeluruh dan pendampingan kesehatan bagi semua siswa yang terindikasi terdampak.
“Kami berharap orang tua mendapat informasi yang jelas, lengkap, dan menenangkan,” tambahnya.
Baca juga: Ratusan Siswa SMPN 1 Blora Keracunan Diduga Usai Makan Menu MBG
Komisi D DPRD Blora Dorong 4 Langkah Prioritas
Sebagai bagian dari fungsi pengawasan, Komisi D mengimbau pemerintah daerah dan Satgas MBG Kabupaten Blora untuk mengambil langkah-langkah berikut:
- Melakukan penelusuran menyeluruh terhadap penyebab kejadian, termasuk pemeriksaan sampel makanan, bahan baku, serta proses pengolahan, penyimpanan dan distribusi.
- Menghentikan sementara pemberian makanan MBG di sekolah tersebut, sampai hasil analisis dan rekomendasi resmi dari Dinas Kesehatan sebagai bagian dari Satgas MBG Kabupaten Blora diterbitkan.
- Memperkuat koordinasi lintas sektor yang difasilitasi Satgas MBG, antara Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, penyedia makanan, dan pihak sekolah, agar langkah penanganan berjalan terpadu.
- Memberikan laporan perkembangan secara periodik kepada publik untuk memastikan transparansi dan membangun kepercayaan masyarakat.
Baca juga: Ratusan Menu MBG di SMPN 1 Blora Ditarik setelah Ratusan Siswa Alami Diare
Evaluasi Standar Keamanan Pangan MBG
Komisi D menegaskan bahwa Program MBG memiliki tujuan baik dalam peningkatan gizi siswa. Namun kejadian ini menjadi momentum untuk melakukan evaluasi terkait standar kualitas makanan, kelayakan penyedia, pengawasan di tingkat sekolah, dan prosedur jaminan keamanan pangan.
“Keselamatan dan kesehatan siswa harus menjadi prioritas utama,” tegas Achlif.
Komisi D mengimbau semua pihak tetap tenang dan saling mendukung proses investigasi yang sedang berjalan. DPRD menekankan bahwa perbaikan harus segera dilakukan agar Program MBG tetap berlanjut dengan mutu layanan yang lebih baik dan aman.
Jurnalis: Subekan
Editor: Basuki
