PEKALONGAN, Harianmuria.com – Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah memberikan apresiasi tinggi terhadap keberhasilan Pemerintah Kabupaten Pekalongan dalam menurunkan angka kemiskinan secara signifikan, yakni dari sekitar 13 persen sebelum 2020 menjadi 8,95 persen pada tahun 2025.
Apresiasi ini disampaikan saat kunjungan kerja Komisi E di Aula Lantai 1 Setda Kabupaten Pekalongan, Selasa, 8 Juli 2025. Kunjungan tersebut menjadi bagian dari agenda penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah.
Ketua Komisi E DPRD Jateng, Messy Widiastuti, menyatakan kekagumannya terhadap berbagai praktik baik yang telah dijalankan oleh Pemkab Pekalongan dalam penanggulangan kemiskinan.
“Kunjungan ke Kabupaten Pekalongan sebenarnya tidak direncanakan karena agenda utama kami adalah ke Desa Ngesrep Balong, Kabupaten Kendal. Namun karena ada waktu kosong, kami manfaatkan untuk berkunjung ke sini. Ternyata, sambutan Pak Sekda sangat luar biasa, dan banyak masukan bermanfaat kami terima,” jelasnya.
Messy menambahkan bahwa seluruh hasil kunjungan akan dibawa ke forum pembahasan dengan tim ahli dan anggota dewan lainnya sebagai dasar penyusunan Ranperda.
“Besok, kami akan laporkan hasil kunjungan ini. Ini akan menjadi fondasi dalam menyusun kerangka awal Ranperda Penanggulangan Kemiskinan Jawa Tengah,” imbuhnya.
Dalam kesempatan yang sama, Asisten II Sekda Kabupaten Pekalongan, Siti Masruroh, memaparkan dua program unggulan yang menjadi kunci keberhasilan daerahnya menurunkan angka kemiskinan: Laboratorium Kemiskinan dan KUDU SEKOLAH.
Dijalankan sejak 2020, Laboratorium Kemiskinan mengusung pendekatan multipihak (hexa helix) dalam penanganan kemiskinant. Program ini bahkan berhasil masuk Top 15 Inovasi Terbaik dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) tingkat nasional.
KUDU SEKOLAH adalah program terobosan untuk mengatasi permasalahan anak putus sekolah dan anak tidak sekolah di wilayah Kabupaten Pekalongan.
“Kami percaya bahwa inovasi harus berkelanjutan, dari kepemimpinan bupati sebelumnya dan tetap dilanjutkan hingga sekarang. Hasilnya, angka kemiskinan turun drastis hingga 8,95 persen,” ungkap Siti Masruroh.
Siti berharap keberhasilan ini menjadi pemicu sinergi yang lebih kuat antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. “Kami optimistis bahwa kolaborasi yang berkelanjutan akan memberikan dampak yang lebih besar dalam menekan kemiskinan,” pungkasnya.
(FAHRI AKBAR – Harianmuria.com)
