SEMARANG, Harianmuria.com – Polda Jawa Tengah berhasil mengungkap kasus tindak pidana penipuan dan perdagangan orang (TPPO) di Kabupaten Brebes. Tersangka kasus penipuan pekerja migran Indonesia itu adalah salah satu direktur PT Rifki Anugerah Bahari (RAB) berinisial S.
Dirreskrimsus Polda Jateng Kombes Dwi Subagio mengatakan, tersangka menjaring para calon korban di media sosial, dengan iming-iming kerja ke luar negeri dengan mudah dan mendapat gaji besar.
“Jadi korban melapor telah membayar DP (uang muka) kepada tersangka sebesar Rp 22,5 juta untuk dapat berangkat ke Jepang. Namun sejak perekrutan pada tahun 2023 sampai pada Desember 2024, tidak diberangkatkan,” jelasnya, Rabu (19/2/2025).
Kombes Dwi Subagio menambahkan, terdapat sepuluh korban penipuan yang tidak diberangkatkan ke luar negeri. Sebagian korban telah membayar DP berupa uang, dan sebagian lagi menjaminkan sertifikat tanah.
“Jadi mereka diberi pelatihan, tetapi tidak diberangkatkan. Dalam operasi kami di TKP, kami juga menemukan sepuluh korban lain yang belum diberangkatkan dengan tujuan sama, jadi total 20 orang,” imbuhnya.
Dari penelusuran kepolisian, PT RAB tidak memliki izin Sending Organization (SO) sebagai organisasi pengirim resmi dan tidak mengantongi Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI). Namun karena aktif di media sosial, banyak pencari kerja yang tergiur.
“Modus tersangka ini terbilang cukup sistematis dalam melakukan penipuan, karena dia tidak bekerja sendiri, tapi ada perusahaan lain yang membantu,” ujarnya.
Kemudian Subagio menyatakan bahwa perusahan tersebut memiliki Surat Izin Usaha Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal (SIUPPAK), yakni izin yang diperlukan untuk merekrut dan menempatkan awak kapal.
“Dengan SIUPPAK itu, tersangka telah memberangkatkan 32 orang ABK ke Taiwan, dan ada 55 orang yang belum berangkat. Kami masih menyelidiki apakah yang sudah berangkat ini ada potensi TPPO,” tuturnya.
Dari seluruh hasil penipuan ini terdapat kerugian yang totalnya mencapai Rp450 juta dan terdapat tiga berkas sertifikat tanah.
“Jadi korban menyerahkan uang Rp22,5 juta sebagai DP. Untuk targetnya itu per orang membayar Rp45 juta untuk satu keberangkatan,” jelasnya.
Untuk kasus tersebut, tersangka dikenakan Pasal 10 Undang-Undang TPPO, dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun. Tersangka juga dijerat UU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Pasal 378 KUHP.
Salah satu korban berinisial A (32) menuturtkan, ia tertarimk lantaran diiming-iming gaji Rp20 juta per bulan di Jepang, dengan masa tunggu tiga bulan sebelum keberangkatan. Ia pun membayar DP dengan menggunakan uang pinjaman di bank.
“Saya sudah pelatihan di Bekasi tiga bulan, katanya di Jepang kerja di bidang pertanian. Namun, setelah menunggu lama belum diberangkatkan. Pesan saya kepada masyarakat: jangan mudah percaya dengan perusahan seperti ini, jadi dicek dulu,” ungkapnya.
(SYAHRIL MUADZ – Harianmuria.com)
