SEMARANG, Harianmuria.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng) terus berupaya keras menekan angka pengangguran terbuka. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Februari 2025, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Jateng masih mencapai 4,33 persen.
Gubernur Jateng Ahmad Luthfi mengatakan, salah satu terobosan untuk mengurangi angka TPT adalah menggunakan desa sebagai basis data. Tujuannya untuk mengetahui data pengangguran secara rinci, termasuk nama dan alamat, sehingga intervensi yang dilakukan bisa tepat sasaran.
“Kemudian kita intervensi programnya dari dinas-dinas provinsi terkait, termasuk dari kementerian masuk ke sana,” jelas Luthfi seusai rapat koordinasi ketenagakerjaan di Kantor Gubernur Jateng, Senin, 2 Juni 2025.
Intervensi program ini akan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mencakup sektor pemuda, produk unggulan desa, kesempatan kerja bagi petani, ekonomi kreatif desa, dan lainnya. Selain itu, Pemprov juga fokus pada peningkatan sumber daya manusia (SDM) dari hulu ke hilir melalui sekolah vokasi dan optimalisasi Balai Latihan Kerja (BLK).
Luthfi menekankan pentingnya link and match antara lulusan BLK dengan kebutuhan perusahaan dan serapan tenaga kerja. Dorongan untuk meningkatkan program magang kerja luar negeri, khususnya ke Jepang, juga menjadi prioritas.
Tak hanya itu, Pemprov bertekad menarik lebih banyak Proyek Strategis Nasional (PSN) ke Jateng, dengan harapan dapat menyerap tenaga kerja lokal.
Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jateng, Ahmad Aziz, menambahkan bahwa investasi padat karya sebenarnya sudah membutuhkan tenaga kerja besar. Namun, kendala seringkali muncul pada soft skill, daya tahan, jarak, dan upah.
Menurut Aziz, Jepang memiliki potensi sangat besar untuk program magang luar negeri. Negara lain yang juga berpotensi termasuk Korea Selatan, Jerman, Polandia, dan beberapa negara Eropa. Selain itu, negara-negara tujuan lain seperti Malaysia, Singapura, Hong Kong, Taiwan, serta negara-negara di Timur Tengah juga menjadi target.
“Jepang itu potensinya sangat besar. Tuntutannya adalah bahasa, budaya, dan fisik. Di sana berbeda dengan Indonesia,” kata Aziz.
Untuk mengatasi tantangan ini, Pemprov akan menjalin sinkronisasi program dengan Dinas Pendidikan. Tujuannya adalah membekali peserta didik dengan kelas bahasa yang relevan dengan minat mereka untuk bekerja di luar negeri, di luar mata pelajaran reguler.
Pembekalan ini dapat dilakukan bekerja sama dengan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) dan sending organization (SO), sehingga waktu yang dibutuhkan untuk pemantapan di BLK tidak terlalu lama.
(LINGKAR NETWORK – Harianmuria.com)
